Sri Mulyani Ancam Potong Transfer ke Daerah yang Lamban Cairkan Anggaran Covid

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.COJakarta - Untuk kesekian kalinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung soal lambannya pencairan anggaran Covid-19 di daerah, terutama yang bersumbar dari dana transfer ke daerah.

    Berbagai upaya akan dilakukan, dari simplikasi aturan pencairan hingga pendampingan dari Polisi dan Jaksa untuk aparat daerah yang masih khawatir dengan potensi pelanggaran hukum.

    "Kalau belum jalan, kami pertimbangkan untuk intercept," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.

    Sebagai contoh yaitu untuk vaksinator atau tenaga vaksinasi di daerah yang anggarannya mencapai Rp 6 triliun. Kini, vaksinasi lebih banyak digalakkan dengan bantuan langsung aparat TNI, Polri, dan bidan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Anggaran langsung ditujukan ke instansi tersebut untuk menjalankan program vaksinasi di daerah. Sebagai konsekuensi, anggaran untuk vaksinator ini ke daerah bisa langsung dipotong. "Jangan sampai terjadi ironi, anggaran ada, kegiatan tidak terjadi," kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.