Sri Mulyani Catat Pembayaran Klaim Pasien Covid hingga 16 Juli Rp 13,6 Triliun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis merawat pasien di tenda rumah sakit di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, 14 Juli 2021. Kembali menembus rekor, kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 54.517 orang pada Rabu, 14 Juli 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

    Petugas medis merawat pasien di tenda rumah sakit di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, 14 Juli 2021. Kembali menembus rekor, kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 54.517 orang pada Rabu, 14 Juli 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan tunggakan klaim pasien tahun lalu telah dibayar sebesar Rp8,16 triliun pada tahun ini. Pembayaran tunggakan tersebut untuk klaim 132,9 ribu pasien. 

    Sedangkan realisasi pembayaran klaim pasien COVID-19 per 16 Juli 2021 telah dicairkan sebesar Rp13,6 triliun untuk 187,6 ribu pasien. 

    “Pembayaran klaim per 16 Juli Rp13,6 triliun. Selanjutnya telah dialokasikan tambahan sebesar Rp11,97 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu 21 Juli 2021.

    Untuk pembayaran klaim pasien COVID-19 2020 yang masuk realisasi tahun lalu adalah sebesar Rp14,5 triliun untuk 200,5 ribu pasien.

    ADVERTISEMENT

    Di sisi lain, tunggakan 2020 yang lain akan terus diproses dan klaim yang masih dispute akan difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) pusat maupun provinsi.

    Ia melanjutkan untuk insentif dan santunan tenaga kesehatan (nakes) realisasi 2020 bagi nakes pusat adalah sebesar Rp4,65 triliun dan daerah Rp3,38 triliun kepada 848.885 nakes.

    Kemudian untuk tunggakan insentif dan santunan nakes 2020 yang telah dibayarkan pada tahun ini adalah sebesar Rp1,48 triliun kepada 200,5 ribu nakes.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.