Luhut: Keresehan Kita Berpolitik Bisa Akibatkan Orang Meninggal

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan meninjau Rumah Oksigen Gotong Royong yang diinisiasi GoTo, Kadin dan Samator Group

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan meninjau Rumah Oksigen Gotong Royong yang diinisiasi GoTo, Kadin dan Samator Group

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjuangan melawan Covid-19 varian delta belum selesai. Karena itu, ia mengajak masyarakat bahu membahu untuk menyelesaikan persoalan itu.

    Pemerintah pun, kata Luhut, terus berbuat cepat. Pasalnya, keterlambatan pemerintah dalam mengambil aksi bisa berkaitan dengan beberapa orang yang meninggal.

    "Keresehan kita berpolitik untuk ini juga bisa mengakibatkan orang meninggal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Rabu, 21 Juli 2021. Karena itu ia mengajak semua pihak menjaga sikap dan mendukung langkah pemerintah menangani Covid-19.

    Luhut memastikan pengambilan keputusan dalam penanganan pandemi ini mendengarkan masukan dari banyak pihak. Misalnya dari Guru Besar Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, hingga Universitas Airlangga. Ia pun memastikan memperhatikan berbagai data.

    ADVERTISEMENT

    "Jadi percayalah bahwa kami melakukan yang terbaik, tapi varian delta ini hal yang sulit dihadapi itu nyatanya, tidak ada satu pun negara di dunia yang sekarang bisa klaim bahwa mereka sudah bisa atasi ini," kata Luhut.

    Luhut mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan memperbanyak pusat-pusat isolasi di daerah padat penduduk.

    "Jadi nanti jam 19.45 kami akan finalkan, bagaimana kita akan tracing dan tracing di perumahan padat penduduk di kawasan aglomerasi," ujar Luhut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.