Insentif Tenaga Kesehatan Lambat Turun, Begini Mekanisme Pencairannya

Yustinus Prastowo. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Insentif untuk tenaga kesehatan dinilai lambat turun. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat, insentif kesehatan daerah baru teralisasi sebesar 23,66 persen dari total pagu Rp 8,85 triliun atau sebesar Rp 2,09 triliun per 17 Juli 2021.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan kementeriannya hanya membayar tagihan dari klaim yang diajukan rumah sakit. Sedangkan dalam mekanisme pencairan insentif yang tertera di situs resmi Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan perlu lebih dulu memberikan rekomendasi dengan perkiraan jumlah alokasi dana untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di tiap kabupaten atau kota dan provinsi.

“Ini lebih baik (diperjelas) ke Kementerian Kesehatan. Kemenkeu hanya membayar tagihan meski membantu percepatan,” ujar Prastowo saat dihubungi pada Selasa, 20 Juni 2021.

Adapun berdasarkan prosesnya, terdapat dua jalur penyaluran insentif. Berikut ini rinciannya.

  1. Pencairan insentif melalui Kementerian Kesehatan:
  • Rumah sakit milik pemerintah pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan Covid-19, rumah sakit milik swasta, kantor kesehatan pelabuhan, balai teknik kesehatan lingkungan pengendalian penyakit, balai besar kesehatan masyarakat, dan laboratorium yang telah ditetapkan melakukan verifikasi tenaga kesehatan yang akan diusulkan menerima insentif.
  • Fasilitas pelayan kesehatan atay fasnyakes atau institusi kesehatan mengusulkan penerimainsentif kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau BPPSDMKes, selanjutnya Kepala Badan BBSDMKes melalui tim verifikasi Kemenkes melakukan verifikasi atas usulan tersebut.
  • Tim verifikasi menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada pemberi pelaynan kesehatan melalui Kepala BPPSDMKes.
  • PPK mencairkan insentif melalui nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga lain.
  1. Pencairan insentif pemerintah daerah:
  • Fasyankes atau institusi Kesehatan milik pemda provinsi atau pemda kabupaten atau kota melakukan verifikasi nakes yang akan mendapat insentif.
  • Hasil verifikasi diusulkan kepada dinas kesehatan daerah provinsi atau dinkes daerah kabupaten atau kota. Dinkes daerah provinsi atau dinkes daerah kab/kota melalui tim verifikasi dinkes melakukan verifikasi atas usulan tersebut.
  • Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinkes daerah provinsi atau dinkes daerah kab/kota disampaikan kepada BPKAD/DPKAD provinsi atau kab/kota berikut nominal, nama, NIK, NPWP, dan nomor rekening setiap tenaga kesehatan.
  • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD provinsi atau kab/kota menelaah dan mencairkan melalui rekening masing-masing tenaga Kesehatan.

BACA: Cerita di Balik Leletnya Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

 

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Tahun Depan, Peserta Program Kartu Prakerja Terima Insentif Rp 4,2 Juta

21 jam lalu

Tahun Depan, Peserta Program Kartu Prakerja Terima Insentif Rp 4,2 Juta

Pemerintah akan menaikkan sesaran insentif Kartu Prakerja menjadi Rp 4,2 juta pada tahun depan.


Ingin Struktur Ekonomi Aceh Jadi Mandiri, Saran Kemenkeu: Pengembangan Industri Hilir

22 jam lalu

Ingin Struktur Ekonomi Aceh Jadi Mandiri, Saran Kemenkeu: Pengembangan Industri Hilir

Kemenkeu menyatakan Aceh harus memanfaatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk memperkuat industri hilir.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

1 hari lalu

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

1 hari lalu

Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan Harga BBM ke Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan, Kenapa?

Kementerian Keuangan mengatakan, pengaruh kenaikan harga BBM pada awal September 2022 ternyata tidak seburuk perkiraan sebelumnya.


Otorita IKN Bentuk Badan Usaha Milik Otorita, Ini Tujuannya

2 hari lalu

Otorita IKN Bentuk Badan Usaha Milik Otorita, Ini Tujuannya

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan, telah menyiapkan 3 strategi untuk menarik minat investor berinvestasi di IKN Nuasantara.


Banjir Pakistan Picu Wabah, Rumah Sakit Kewalahan

3 hari lalu

Banjir Pakistan Picu Wabah, Rumah Sakit Kewalahan

Rumah sakit di Sehwan kewalahan akibat wabah yang dipicu oleh banjir Pakistan


Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

3 hari lalu

Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

Kemenkeu menilai peningkatan frekuensi dan kerusakan akibat perubahan iklim telah mengganggu pembangunan ekonomi secara umum.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

5 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

6 hari lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.