Cerita di Balik Leletnya Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

Tenaga Kesehatan membawa pasien Covid-19 kedalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa hari terakhir, Harif Fadhillah harus bolak balik bertanya ke sebuah rumah sakit swasta di Jakarta dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, insentif tahun 2020 untuk tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut masih belum kunjung cair.

Setelah ditelusuri, rumah sakit terlambat melaporkan data usulan penerima insentif ke portal khusus di Kemenkes. Data tersebut dari Oktober sampai Desember 2020.

Sementara, Kemenkes memberi batas waktu bagi fasilitas layanan kesehatan untuk melaporkan data. Karena terlambat, pihak rumah sakit pun menyampaikan data secara manual.

Tapi, Kemenkes hanya bisa menerima laporan data lewat portal tersebut. Sebaliknya, rumah sakit ini juga tidak melakukan follow up atas laporan yang mereka sampaikan secara manual. Walhasil, insentif pun belum turun.

Situasi ini yang sedang coba dibantu oleh Harif. Melalui beberapa kenalan di Kemenkes, ia berupaya memastikan agar tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di rumah sakit tersebut bisa mendapatkan insentif yang jadi hak mereka.

"Saya jadi kayak agen juga," kata Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ini saat dihubungi di Jakarta, Senin, 19 Juli 2021.

Tak hanya di Jakarta, Harif juga menerima laporan keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan di sebuah RSUD di Cirebon, Jawa Barat. Ini untuk insentif Agustus sampai Desember 2020.

Sementara insentif Januari sampai April 2021, baru dibayarkan sepertiga saja dari nominal seharusnya. "Mungkin ditalangin dulu sama RS nya," kata Harif.

Sekretaris Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) Kemenkes Trisa Wahyu Putri yang mengurusi masalah insentif ini membenarkan adanya fasilitas layanan kesehatan yang telat melapor. "Ini yang harus didorong dan didisiplinkan," kata dia.

Trisa mengatakan pencairan insentif untuk tenaga kesehatan ini berbasis usulan. "Selama nggak ada usulan, kan nggak bisa direalisasikan insentifnya," kata dia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indoensia (ARSSI) Ichsan Hanafi tak menampik adanya keterlambatan pelaporan data di rumah sakit. Salah satu penyebabnya karena tenaga di rumah sakit saat ini memang difokuskan untuk pelayanan pasien.

Di sisi lain, Kemenkes pun memberikan batas waktu pelaporan. Sehingga, pihak rumah sakit bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menyampaikan laporan. "Jadi harapannya agar diperlonggar-lah (batas waktu)," ujar Ichsan.






DKI Jakarta Penyumbang Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

21 jam lalu

DKI Jakarta Penyumbang Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Ahad, 2 Oktober 2022, bertambah 1.322 kasus dengan provinsi penyumbang tertinggi DKI Jakarta.


Pemerintah Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

23 jam lalu

Pemerintah Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Pemerintah melaporkan data sementara korban tragedi Kanjuruhan Malang. Sampai saat ini ada 129 orang meninggal dan 188 luka.


Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

1 hari lalu

Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

Ratusan penghuni Apartemen Lavande Residences, Jakarta Selatan mengikuti kegiatan donor darah bertempat di lantai dasar apartemen.


Memahami Diet Seimbang Secara Benar

1 hari lalu

Memahami Diet Seimbang Secara Benar

Pernah mendengar istilah diet seimbang? Mengapa diet seimbang itu perlu?


Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

2 hari lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

3 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

3 hari lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

4 hari lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

4 hari lalu

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Pemerintah tengah menghitung kenaikan tarif INA CBGs seiring implementasi KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?


Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

4 hari lalu

Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

Sri Mulyani menjelaskan, masalah utama pandemi Covid-19 adalah terancamnya jiwa manusia.