Soal Vaksin Gotong Royong, Menkes: Ada Masalah Administrasi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad (kanan) saat meninjau penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Juni 2021. Menkes memberikan bantuan berupa 30 ventilator, 50 ribu swab antigen dan 50 ribu vaksin serta mengirim sebanyak 38 tenaga kesehatan terdiri perawat dan dokter dari IDI. ANTARA/Yusuf Nugroho

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) berbincang dengan Kepala Puskesmas Jati Ahmad Muhammad (kanan) saat meninjau penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Juni 2021. Menkes memberikan bantuan berupa 30 ventilator, 50 ribu swab antigen dan 50 ribu vaksin serta mengirim sebanyak 38 tenaga kesehatan terdiri perawat dan dokter dari IDI. ANTARA/Yusuf Nugroho

    TEMPO. Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan permintaan untuk Vaksin Gotong Royong tinggi atau sekitar 10 juta vaksin, karena itu tidak ada masalah dalam penyerapan stok di Bio Farma yang sebanyak 1,5 juta.

    "Kalau di saya dua hari itu selesai suntik. Itu ada masalah administrasi, pendaftaran, pemilihan tempat nyuntik, registrasi tempat nyuntik, aplikasinya, aku dengernya udah capek," kata Budi saat wawancara bersama Tempo, Selasa, 20 Juli 2021.

    Dia menuturkan manajemen vaksin gotong royong tersebut ditangani oleh Bio Farma dan Kamar Dagang Indoenesia atau Kadin.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.

    "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono dalam keterangannya.

    Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," kata Pramono.

    Sementara itu, terkait dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. "Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," kata dia.

    HENDARTYO HANGGI

    Baca Juga: Jokowi Batalkan Vaksin Gotong Royong Individu Berbayar, Ini Respons Kimia Farma


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.