Terdapat pula tambahan berupa bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 10 kg per keluarga, lalu perluasan bantuan tunai untuk daerah kepada 5,9 juta KPM yang bukan penerima kartu sembako dan bansos tunai yang sudah terdaftar, yang akan diberikan selama enam bulan.
Perluasan cakupan kartu pra kerja akan dilakukan dengan menambah 2,8 juta peserta baru, sedangkan untuk UMKM, pemerintah menambah dukungan bantuan produktif usaha mikro kepada 3 juta peserta baru yang diharapkan dapat tersalur pada Juli sampai September 2021.
Terkait anggaran untuk daerah, Febrio menyebutkan, pemerintah akan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 8 juta KPM manfaat di bulan Juli 2021.
Selain anggaran dari pemerintah pusat, saat ini juga terdapat dana dari APBD sebesar Rp12,11 triliun untuk anggaran perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mencapai Rp13,35 triliun.
Selain mempercepat penyaluran dan menambah bantuan, Kemenkeu akan terus menjalankan reformasi program perlindungan sosial agar program tersebut dapat berjalan efektif, dengan salah satu fokus adalah memperbaiki basis data penerima bantuan dan penyesuaian desain program.
BACA: Tiap Bulan, Kemenkeu Tegur Pemda yang Belum Sesuaikan Anggaran Covid-19
