Sandiaga Minta Penertiban Pedagang Selama PPKM Darurat Disertai Pemberian Bansos

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kemenparekraf tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kemenparekraf tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta agar penertiban UMKM yang berjualan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Nasyarakat alias PPKM Darurat dilakukan secara humanis.

    "Saya sudah koordinasi dengan teman-teman bahwa penertiban UMKM yang sekarang tidak punya pilihan lain, mereka dalam zona PPKM darurat tapi harus berjualan, agar penertiban dilakukan dengan humanis dan diganti. Jadi mereka diberikan bantuan sosial di tempat, toh kita juga memberikan bantuan," ujar Sandiaga dalam konferensi pers, Senin, 19 Juli 2021.

    Ia mengatakan penertiban dengan memberi bantuan seperti oat-obatan dan sembako merupakan gestur yang sangat manusiawi. Dia pun telah berkoordirnasi dengan kepala daerah mengenai gagasan tersebut.

    "Jadi Satpol PP datang membawa bantuan dengan memohon, dengan pendekatan humanis meminta mereka tidak berkegiatan selama PPKM Darurat dan memberikan bantuan," kata Sandiaga.

    Ia meyakini para pelaku kuliner pun bisa memahami dan mematuhi PPKM Darurat apabila penertiban dilakukan dengan cara demikian.

    Sandiaga juga mengatakan kementerian akan terus mempercepat kebijakan yang berpihak kepada para pelaku Parekraf, baik program kementerian maupun berkolaborasi dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.