Diminta Genjot Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Tarik Investor Amerika Serikat

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sambutan dan menutup secara resmi Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sambutan dan menutup secara resmi Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menggenjot realisasi investasi sebesar Rp 900 triliun pada 2021 dan Rp 1.200 triliun pada 2022. Untuk mencapai target itu, Bahlil meminta perwakilan Indonesia di luar negeri untuk bekerja sama mendatangkan penanam modal.

    Keinginan itu ia sampaikan saat berkunjung ke Amerika Serikat pada pekan lalu. Bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, ia berdialog dengan perwakilan Indonesia se-Amerika Serikat di Washington DC sebagai garda depan yang digadang-gadang mampu menarik investor ke Tanah Air.

    “Saya pikir peran perwakilan RI seperti Kedutaan Besar (KBRI) maupun Konsulat Jenderal (KJRI) sebagai garda terdepan, bagaimana menarik investor ke Indonesia. Saya yakin mereka memiliki kapasitas yang luar biasa. Kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Kementerian Luar Negeri adalah yang tepat untuk menarik realisasi investasi dari Amerika ke Indonesia,” ucap Bahlil dalam keterangannya, Senin, 19 Juli 2021.

    Bahlil menjelaskan, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara di dunia, pemerintah membutuhkan kolaborasi untuk menarik investasi. Dari sisi regulasi, Bahlil mengatakan upaya untuk mencapai target akan dilakukan dengan mengimplementasikan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Kementerian Investasi, kata Bahlil, tengah menyiapkan aturan turunan untuk mempermudah realiasi investasi. Beleid itu telah difinalisasi. “Insya Allah Juli ini akan live melalui Sistem OSS (Online Single Submission). Kalau ada investor dari Amerika, kami urus izinnya,” ujar Bahlil.

    Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta perwakilan Indonesia di Amerika Serikat untuk ikut menjaring investor di sektor ekonomi digital. “Kalau ada investor yang ingin menginvestasikan untuk infrastruktur daripada ekonomi digital, kita perlu dapatkan. Nanti saya bersama dengan Kementerian Investasi akan mengundang mereka supaya bisa jadi,” ujar Lutfi.

    Realisasi investasi dari Amerika Serikat pada periode triwulan I 2021 berada pada peringkat keenam dengan total investasi sebesar US$ 400 juta. Sedangkan, secara akumulasi, dalam lima tahun terakhir (2016-Maret 2021), total realisasi investasi asal Amerika Serikat mencapai US$ 6,6 miliar atau menempati peringkat kedelapan.

    Sektor investasi yang mendominasi selama periode tersebut ialah dari pertambangan sebesar 82 persen dan jasa lainnya sebesar 5 persen. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air sebanyak 5 persen. Adapun sektor hotel dan restoran 2 persen dan industri kima serta farmasi 1 persen. Berdasarkan lokasinya, 85 persen realisasi investasi tersebut tersebat di luar pulau Jawa dengan mayoritas di wilayah Papua sebesar 78 persen.

    BACA: Bahlil Lahadalia: Pelaku Usaha di Daerah Terkendala Ketersediaan Lahan

     

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.