Tiap Bulan, Kemenkeu Tegur Pemda yang Belum Sesuaikan Anggaran Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menyebut belum semua daerah melakukan penyesuaian dan refocusing anggaran penanganan Covid-19. Keterlambatan penyesuaian ini sebelumnya ditengarai berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan. 

"Tiap bulan kami buat teguran, sebelum di sanksi," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 18 Juli 2021.

Saat ini, kata Prima, ada 6 daerah yg masih tahap penyesuaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk refocusing. Lalu, 20 persen daerah juga masih terkendala dalam pembuatan petunjuk teknis (juknis) dari penyesuaian anggaran tersebut.

Ketentuan penyesuaian anggaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Covid-19. "Harusnya daerah segera menyesuaikan," kata Prima.

Lewat beleid ini, dana insentif tenaga kesehatan kini diambil dari alokasi 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah, dari yang semula belanja operasional tambahan. Beleid ini sudah terbit sejak Februari 2021.

Penyesuaian harus dilakukan karena APBD di daerah terbit sebelum PMK 17. Tapi setelah beberapa daerah melakukan penyesuaian, realisasi pencairan insentif tenaga kesehatan pun berbeda-beda. Pemerintah pusat menyebut ada yang cepat mencairkan insentif, ada juga yang lambat.

Prima menyebut pihaknya terus memonitor laporan penggunaan anggaran seperti DAU untuk penanganan Covid-19 di daerah. Ini jadi syarat penyaluran DAU berikutnya. "Jadi kalau tidak lapor, kena sanksi," kata dia.

Kementerian Dalam Negeri pun turun tangan setelah melihat rendahnya realisasi pencairan insentif tenaga kesehatan di beberapa daerah. Sabtu kemarin, 17 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri TIto Karnabian menyampaikan bawa dirinya sudah menegur 19 provinsi soal insentif ini.

"Pak Menteri melihat tenaga kesehatan ini panglima terdepan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto.

BACA: 19 Provinsi Ditegur soal Insentif Tenaga Kesehatan, Kemendagri Ungkap 3 Penyebab

 

FAJAR PEBRIANTO






Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

2 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

2 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

2 hari lalu

Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat setidaknya ada 21 negara yang saat ini telah memberikan pinjaman ke Indonesia.


Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

3 hari lalu

Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

Pemkab Kudus menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.


Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

4 hari lalu

Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

Kemenkeu belum melakukan pembahasan khusus mengenai wacana pemberian subsidi untuk konversi kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

4 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

4 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Biaya Proyek MRT Jakarta Fase 2 Bengkak Jadi Rp 25,3 Triliun, Ini Alasannya

4 hari lalu

Biaya Proyek MRT Jakarta Fase 2 Bengkak Jadi Rp 25,3 Triliun, Ini Alasannya

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim menyatakan anggaran proyek MRT Jakarta (MRTJ) Fase 2 bengkak jadi Rp 25,3 triliun.


Jokowi Minta Pemda Beri Beri Subsidi Angkutan, Berikut Komentar Ekonom

5 hari lalu

Jokowi Minta Pemda Beri Beri Subsidi Angkutan, Berikut Komentar Ekonom

Bhima Yudhistira menanggapi soal permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan subsidi angkutan demi mengendalikan inflasi pangan.


Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

6 hari lalu

Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun).