Tiap Bulan, Kemenkeu Tegur Pemda yang Belum Sesuaikan Anggaran Covid-19

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menyebut belum semua daerah melakukan penyesuaian dan refocusing anggaran penanganan Covid-19. Keterlambatan penyesuaian ini sebelumnya ditengarai berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan. 

    "Tiap bulan kami buat teguran, sebelum di sanksi," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 18 Juli 2021.

    Saat ini, kata Prima, ada 6 daerah yg masih tahap penyesuaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk refocusing. Lalu, 20 persen daerah juga masih terkendala dalam pembuatan petunjuk teknis (juknis) dari penyesuaian anggaran tersebut.

    Ketentuan penyesuaian anggaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Covid-19. "Harusnya daerah segera menyesuaikan," kata Prima.

    Lewat beleid ini, dana insentif tenaga kesehatan kini diambil dari alokasi 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah, dari yang semula belanja operasional tambahan. Beleid ini sudah terbit sejak Februari 2021.

    Penyesuaian harus dilakukan karena APBD di daerah terbit sebelum PMK 17. Tapi setelah beberapa daerah melakukan penyesuaian, realisasi pencairan insentif tenaga kesehatan pun berbeda-beda. Pemerintah pusat menyebut ada yang cepat mencairkan insentif, ada juga yang lambat.

    Prima menyebut pihaknya terus memonitor laporan penggunaan anggaran seperti DAU untuk penanganan Covid-19 di daerah. Ini jadi syarat penyaluran DAU berikutnya. "Jadi kalau tidak lapor, kena sanksi," kata dia.

    Kementerian Dalam Negeri pun turun tangan setelah melihat rendahnya realisasi pencairan insentif tenaga kesehatan di beberapa daerah. Sabtu kemarin, 17 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri TIto Karnabian menyampaikan bawa dirinya sudah menegur 19 provinsi soal insentif ini.

    "Pak Menteri melihat tenaga kesehatan ini panglima terdepan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto.

    BACA: 19 Provinsi Ditegur soal Insentif Tenaga Kesehatan, Kemendagri Ungkap 3 Penyebab

     

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.