Sri Mulyani Rinci Tambahan Anggaran Kesehatan Pandemi Covid-19 Rp 214 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbelanja di Pasar Santa, Kebayoran, Jakarta. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan alokasi anggaran program penanganan kesehatan di mas apandemi Covid-19 tahun ini sebesar Rp 214,95 triliun.

Jumlah tersebut naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet sebesar Rp 193,9 triliun.

“Karena ada kenaikan jumlah pasien positif Covid-19, kita akan menambah anggaran bidang kesehatan lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Sabtu, 17 Juli 2021.

Sri Mulyani memaparkan program penanganan kesehatan diperkuat untuk merespons peningkatan kasus Covid-19 dengan total alokasi menjadi Rp 214,95 triliun. 

Pertama, untuk klaim perawatan pasien. Saat ini alokasi awal sebesar Rp 40 triliun dan alokasi tersebut termasuk untuk tagihan klaim 2020.

Pemerintah juga menambahkan Rp 25,87 triliun untuk antisipasi biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri sehingga total Rp 65, 9 triliun.

Kedua, untuk insentif nakes alokasi awal Rp 17,3 triliun dan alokasi tersebut termasuk dari TKDD sebesar Rp 8,1 triliun. Kemudian, pemerintah menambahkan sebesar Rp 1,08 Triliun karena nakes dirumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan dan akan direkrut 3 ribu dokter hingga 20 ribu perawat. Sehingga total tersebut sebesar Rp 18,4 Triliun.

Ketiga, untuk penyediaan obat Covid-19 isoman. Alokasi awal sebesar Rp 770 Miliar. Dengan tambahan Rp 400 miliar. Sehingga saat ini total tersebut sebesar Rp 1,17 triliun.

Keempat, untuk Pembangunan RS Darurat. Pemerintah berikan tambahan  Rp 2, 75 triliun. Rumah sakit ini meliputi Asrama Haji Pondok Gede, Wisma Haji Surabaya, Wisma Haji Boyolali, Asrama Mahasiswa di Bandung, dan Asrama Mahasiswa atau Rusun di Yogyakarta.

Kelima, untuk Percepatan Vaksinasi oleh TNI/Polri dan Bidan. Target vaksinasi TNI/Polri sebanyak 30 juta orang dan Bidan sebanyak 37 juta orang. Mereka akan diberikan anggaran untuk vasksinasi sebesar Rp 1,96 triliun.

Sri Mulyani mengatakan akan melakukan Interstep karena ada keluhan dari TNI yang melakukan operasi vaksin. Mereka harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Pemerintah pun akan memberikan anggaran dari anggaran daerah.

Keenam, untuk Penebalan PPKM Mikro di Daerah. Penambahan ini sebesar Rp 750 miliar. Hal ini karena membutuhkan banyak personel untuk menjaga memberikan edukasi dan membantu masyarakat.

Anggaran ini diberikan untuk TNI dan Polri didalam melaksakanan tugasnya untuk membantu aparat daerah melaksanakan kebijakan PPKM Mikro.

Ketujuh, untuk Oksigen Darurat ditambahkan anggaran Rp 370 miliar melalui pengadaan dalam negeri dan luar negeri.

“Yang penting sekarang kita mendapatkan tambahan oksigen,” kata Sri Mulyani.

Kedelapan, untuk Vaksinasi Covid-19 dialokasikan Rp 57,84 triliun, termasuk untuk mengadaan Rp 47,6 triliun dan pelaksanaan vaksinasi di daerah Rp 6,5 triliun. 

Sri Mulyani mengatakan sebenarnya alokasi vaksinasi sudah masuk ke APBD. Pemerintah akan melakukan intersep untuk bisa dialihkan program vaksinasi oleh ke TNI, Polri, dan BKKBN. 

Kesembilan, insentif perpajakan kesehatan berupa pembebasan pajak atau pajak ditanggung pemerintah untuk vaksinasi alat kesehatan sebesar Rp 20,85 triliun. 

Terakhir, kesepuluh, untuk penanganan kesehatan lainnya dialokasikan Rp 45,93 triliun yang meliputi penanganan kesehatan pandemi Covid-19 di daerah lainnya Rp 34,7 triliun, testing Rp 4 Triliun, Gugus Tugas Rp 2 triliun, dan penelitian.

BacaAnggaran Kesehatan Turun di 2021, Faisal Basri: Tidak Ada Komitmen






Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

9 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

10 jam lalu

Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, akumulasi defisit fiskal Indonesia selama masa Covid-19 sangat rendah dibanding negara-negara lain.


Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

11 jam lalu

Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.


Turnamen Golf Indonesian Masters Kembali Bergulir, Total Hadiah Meningkat

12 jam lalu

Turnamen Golf Indonesian Masters Kembali Bergulir, Total Hadiah Meningkat

Turnamen golf Indonesian Masters 2022 akan diadakan 1-4 Desember 2022. Terakhir diadakan pada 2019.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

13 jam lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

14 jam lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

15 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

16 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

16 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

17 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.