Kasus Terus Melonjak, Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Naik jadi Rp 744,8 T

Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan menambah anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi Rp 744,75 triliun. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun untuk kebutuhan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan keputusan meningkatkan anggaran itu didasari pada pertimbangan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini. "Dengan keputusan yang sudah disetujui Bapak Presiden, anggaran penanganan Covid-19 dan PEN naik menjadi Rp 744,75 triliun," ujarnya dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu petang, 17 Juli 2021.

Menurut Sri Mulyani, secara total terdapat penambahan anggaran Rp 45,32 triliun. Namun, berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya mencapai Rp 55,21 triliun. 

"Akan dilakukan reprioritisasi belanja negara. Kami akan refocusing, supaya semua ditujukan prioritasnya membantu rakyat menangani Covid-19 dan membantu dunia usaha agar bisa pulih kembali," ujar Sri Mulyani.

Kenaikan anggaran itu utamanya ditujukan bagi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial bertambah. Sedangkan anggaran untuk pelaku usaha dan korporasi turun. 

Sri Mulyani memaparkan, alokasi anggaran terbesar masih untuk kesehatan, yakni mencapai Rp 214,95 triliun. Jumlah itu naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet sebesar Rp 193,9 triliun. 

Adapun kenaikan terbesar terjadi dalam alokasi anggaran untuk perlindungan sosial. Jumlah anggarannya mencapai Rp 187,8 triliun, naik Rp 33,9 triliun dari sebelumnya Rp 153,8 triliun. 

Tambahan anggaran itu juga sudah memasukkan perkiraan kenaikan klaim pasien Covid-19, penambahan rumah sakit darurat, hingga percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Kenaikan tersebut juga dialokasikan karena pemerintah berencana menambah sejumlah bantuan dan subsidi, seperti bantuan sosial, subsidi beras, subsidi tagihan listrik dan abonemen listrik, hingga subsidi kuota belajar. 

Khusus untuk insentif dunia usaha senilai Rp 62,8 triliun tidak berubah. Lalu, terdapat tambahan Rp 900 miliar dalam anggaran program prioritas, sehingga jumlahnya menjadi Rp 117,9 triliun. Sementara anggaran dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) serta korporasi turun Rp 10,57 triliun menjadi Rp 161,2 triliun. 

BISNIS

Baca: Sempat Diprotes karena Potong THR dan Gaji ke-13 PNS, Sri Mulyani: Rakyat Butuh






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

5 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

6 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

7 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

9 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

11 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

21 jam lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

23 jam lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.