Kemenkeu: Sejak 1983 Indonesia Telah Melakukan 5 Kali Reformasi Pajak

Petugas pajak membereskan meja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Menteng Dua, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Kantor pajak tersebut tampak sepi dari pengunjung yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, namun hanya terlihat beberapa pengunjung yang belum mengetahui penutupan sementara pelayanan pajak tersebut. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan terhitung sejak 1983 sampai saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan lima kali reformasi pajak.

"Pada 1984 sebagai hasil dari kebijakan tax reform pertama, pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan sistem pemungutan pajak yang disebut self assesment atau mempercayakan perhitungan pajak pada wajib pajak," kata Andin dalam Nasional Tax Summit yang disiarkan secara virtual, Sabtu, 17 Juli 2021.

Pemerintah pada saat itu juga menyederhanakan jenis-jenis pajak, sebagaimana yang dikenal saat ini, yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan barang mewah atau PPnBM.

Andin Hadiyanto mengatakan pemerintah senantiasa melakukan reformasi pajak dengan paling tidak empat tujuan."Pertama meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto," kata dia.

Tujuan kedua, yaitu melakukan simplifikasi hukum pajak dan memperbaiki administrasi sistem pajak. Ketiga, mengurangi distorsi ekonomi untuk memperbaiki proses akumulasi sumber daya.

"Dan keempat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak terutama kelompok masyarakat bawah," ujarnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Pajak Bukan Hanya Mengumpulkan Penerimaan, tapi Juga Insentif






OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

5 jam lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

2 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

3 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.


Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

3 hari lalu

Inilah Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat setidaknya ada 21 negara yang saat ini telah memberikan pinjaman ke Indonesia.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

3 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

4 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

4 hari lalu

Kemenkeu: Subsidi Konversi Kendaraan Listrik Masih dalam Tahap Kajian Teknis

Kemenkeu belum melakukan pembahasan khusus mengenai wacana pemberian subsidi untuk konversi kendaraan bahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

5 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

5 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

5 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.