Kemenkeu Ungkap 4 Tujuan Reformasi Pajak

Gedung Dirjen Pajak. pajakku.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan pemerintah senantiasa melakukan reformasi pajak dengan paling tidak empat tujuan.

"Pertama meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto," kata Andin dalam Nasional Tax Summit yang disiarkan secara virtual, Sabtu, 17 Juli 2021.

Tujuan kedua, yaitu melakukan simplifikasi hukum pajak dan memperbaiki administrasi sistem pajak. Ketiga mengurangi distorsi ekonomi untuk memperbaiki proses akumulasi sumber daya.

"Dan keempat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak terutama kelompok masyarakat bawah," ujarnya.

Andin menuturkan pajak merupakan penerimaan negara yang paling sustainable untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, kata dia, pemerintah selalu memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.

"Dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera," kata dia.

Namun demikian, kata dia, mengingat pajak merupakan pemungutan uang kepada rakyat, maka kebijakan dan mekanismenya harus akuntabel dan memenuhi azas keadilan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mengumpulkan pajak adalah bagian untuk membiayai pembangunan dan tujuan Indonesia.

"Tujuan yang belum selesai dan kita upayakan terus. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu semua adalah tujuan yang masih kita upayakan," kata Suahasil.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Syarat Negara Bisa Keluar dari Tekanan Pandemi Covid-19

CATATAN: Tulisan ini mengalami perubahan pada judul dan paragraf pertama pada pukul 12.39. Semula berjudul "Dirjen Pajak Ungkap 4 Tujuan Reformasi Pajak" menjadi "Kemenkeu Ungkap 4 Tujuan Reformasi Pajak". Pun atribusi semula Dirjen Pajak Andin Hadiyanto menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.






Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

1 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

4 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

4 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

5 hari lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

6 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

11 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

13 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


Sinyal Reformasi Berhenti di TNI

14 hari lalu

Sinyal Reformasi Berhenti di TNI

Ancaman terhadap anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menambah bukti bahwa reformasi TNI masih jalan di tempat.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

17 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya