Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Ungkap 4 Tujuan Reformasi Pajak

Gedung Dirjen Pajak. pajakku.com
Gedung Dirjen Pajak. pajakku.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan pemerintah senantiasa melakukan reformasi pajak dengan paling tidak empat tujuan.

"Pertama meningkatkan tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto," kata Andin dalam Nasional Tax Summit yang disiarkan secara virtual, Sabtu, 17 Juli 2021.

Tujuan kedua, yaitu melakukan simplifikasi hukum pajak dan memperbaiki administrasi sistem pajak. Ketiga mengurangi distorsi ekonomi untuk memperbaiki proses akumulasi sumber daya.

"Dan keempat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak terutama kelompok masyarakat bawah," ujarnya.

Andin menuturkan pajak merupakan penerimaan negara yang paling sustainable untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, kata dia, pemerintah selalu memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.

"Dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun demikian, kata dia, mengingat pajak merupakan pemungutan uang kepada rakyat, maka kebijakan dan mekanismenya harus akuntabel dan memenuhi azas keadilan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah mengumpulkan pajak adalah bagian untuk membiayai pembangunan dan tujuan Indonesia.

"Tujuan yang belum selesai dan kita upayakan terus. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu semua adalah tujuan yang masih kita upayakan," kata Suahasil.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Syarat Negara Bisa Keluar dari Tekanan Pandemi Covid-19

CATATAN: Tulisan ini mengalami perubahan pada judul dan paragraf pertama pada pukul 12.39. Semula berjudul "Dirjen Pajak Ungkap 4 Tujuan Reformasi Pajak" menjadi "Kemenkeu Ungkap 4 Tujuan Reformasi Pajak". Pun atribusi semula Dirjen Pajak Andin Hadiyanto menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Tawarkan Banyak Intensif ke Calon Investor IKN di Singapura, Jokowi: Apa Lagi yang Kalian Tunggu?

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers sebelum menuju ke  Singapura dan Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan Presiden ke Singapura dan Malaysia untuk membicarakan hubungan bilateral dan investasi kedua negara. TEMPO/Subekti.
Tawarkan Banyak Intensif ke Calon Investor IKN di Singapura, Jokowi: Apa Lagi yang Kalian Tunggu?

Jokowi memaparkan survei Edelman Trust Barometer yang menyebut kepercayaan publik dalam melakukan bisnis di Indonesia ada di level yang tinggi.


Sejarah Tiananmen, Tragedi yang Disebut Media Barat Pembantaian

2 hari lalu

Sejarah Tiananmen, Tragedi yang Disebut Media Barat Pembantaian

Tanggal 3-4 Juni 1989 terjadi tragedi berdarah di Lapangan Tiananmen, China. Begini Sejarahnya.


Deretan Cara Cetak Kartu NPWP yang Hilang atau Rusak

5 hari lalu

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Deretan Cara Cetak Kartu NPWP yang Hilang atau Rusak

NPWP yang rusak atau hilang tersebut bisa dicetak ulang melalui situs internet atau langsung dari kantor pajak (KPP)


Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1.065.000 per Gram, Berapa Harga Buyback?

5 hari lalu

Pedagang menata emas Antam di Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Presentase penurunan harga emas Antam 1,4 persen membuat harga emas kini menjadi Rp922 ribu per gram. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1.065.000 per Gram, Berapa Harga Buyback?

Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam melanjutkan tren kenaikan


STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

10 hari lalu

Petugas mengecek dokumen STNK milik warga yang akan membayar pajak kendaraan secara daring melalui sepeda motor Sijempol di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, 22 Oktober 2021. Kehadiran Sijempol diharapkan selain mempermudah masyarakat membayar pajak juga bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Aceh. ANTARA FOTO/RAHMAD
STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

Begini cara perpanjang STNK setiap tahun dan 5 tahunan. Ingat, 2 tahun tak bayar pajak berturut, langsung diblokir.


13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

11 hari lalu

Mantan Presiden RI BJ Habibie. ANTARA/Andika Wahyu
13 Bulan Pemerintahan BJ Habibie Lakukan Reformasi Ekonomi dan Reformasi Pemilu, Pangkas Masa Jabatannya Sendiri

Usai dilantik sebagai presiden, BJ Habibie melakukan serangkaian reformasi ekonomi dan reformasi pemilu. Apa saja?


Emil Salim Pernah Ungkap Soeharto Ingin Mundur Pada 1993, Ini yang Membatalkannya

12 hari lalu

Bob Sadino, bercelana pendek, bertemu dengan Soeharto. Istimewa
Emil Salim Pernah Ungkap Soeharto Ingin Mundur Pada 1993, Ini yang Membatalkannya

Pada Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Menurut Emil Salim, Soeharto pernah ungkapkan ingin mundur 5 tahun sebelum reformasi.


MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

12 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

MK memutuskan untuk menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).


The 1998 Activists and the Reformasi Disappointment

13 hari lalu

The 1998 Activists and the Reformasi Disappointment

Read the stories of these activists in our special report on Reformasi 25 years on in this week's Tempo English.


OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

13 hari lalu

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?