Susi Pudjiastuti Berang Anggota DPR Minta Jaminan Dapat ICU: Semua Orang Penting

Susi Pudjiastuti. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berang menanggapi pernyataan politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay. Saleh sebelumnya menyebutkan anggota DPR harus mendapatkan fasilitas ruang intensive care unit (ICU) jika terinfeksi Covid-19.

"Pak K.Fraksi PAN; Rakyat biasa, saudara, kawan, handai taulan saya ada yg meninggal, isoman & kritis, berjuang & bertarung dg covid . Stop berpikir hanya wakil rakyat saja yg penting; Anda sbagai wakil rakyat yg dipilih oleh rakyat selama ini kemana ??semua orang itu penting!" cuit Susi melalui akun Twitter-nya @susipudjiastuti, Rabu, 14 Juli 2021.

Cuitan Susi tersebut merespons pemberitaan di salah satu media nasional dengan judul "Politisi PAN: Saya Tak Mau Dengar Lagi Ada Anggota DPR Tak Dapat ICU". Berita itu ditayangkan pada hari yang sama.

Ketua Fraksi PAN itu merujuk pada kejadian wafatnya anggota Komisi II DPR John Siffy Mirin yang telat ditangani karena sebelumnya sulit mendapatkan ruang ICU.

Hingga berita ini ditayangkan, Jumat sore, cuitan Susi berkembang viral dan diperbincangkan di sejumlah media sosial. Di Twitter, cuitan tersebut disukai oleh 9.390 warganet, menuai komentar dari 499 warganet dan di-retweet hingga 3.908 kali. 

Sehari setelah berita itu ramai diperbincangkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta maaf untuk tindakan dan pernyataan kadernya yang kurang sensitif di tengah situasi pandemi seperti sekarang.






Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

14 menit lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

20 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

1 hari lalu

Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

Faisal berujar, kebijakan subsidi seharusnya bukan semata dibuat oleh Kemendag, melainkan lintas kementerian.


Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan 153 Orang Viral di China

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan 153 Orang Viral di China

Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 153 orang menjadi sorotan sejumlah media di China


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.