Heboh Soal Izin Penggunaan Darurat Ivermectin, Berikut 4 Faktanya

Ilustrasi Ivermectin. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Perkara izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 terus menjadi perbincangan hangat masyarakat. Apalagi belakangan Kepala BPOM Penny Lukito membantah bahwa lembaganya menerbitkan izin tersebut.

Kabar tersebut sebelumnya muncul dalam pemberitaan yang mengutip Surat Edaran (SE) BPOM Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan EUA yang terbit pada 13 Juli 2021. "SE itu diartikan salah, bukan demikian," kata Penny saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 15 Juli 2021.

Sejumlah pemberitaan menyimpulkan Ivermectin dapat EUA karena masuk dalam delapan daftar obat yang mendukung penanganan terapi Covid-19 yang ada di surat tersebut. Daftarnya yaitu Remdesivir, Favipiravir, Oseltamivir, Immunoglobulin, Ivermectin, Tocilizumab, Azithromycin, dan Dexametason (tunggal).

Berikut ini adalah catatan Tempo soal apa saja yang diatur dalam surat edaran tersebut.

1. Tujuan Surat Edaran

Penny Lukito menjelaskan surat tersebut bertujuan agar produsen dan distributor obat-obat yang digunakan untuk pengobatan Covid-18 selalu melaporkan distribusi mereka ke mana saja. Dari daftar delapan obat yang tercantum di dalamnya, hanya ada 2 saja yang punya EUA yaitu Remdesivir dan Favipiravir.

Sementara, obat cacing Ivermectin hanya bisa digunakan untuk pengobatan Covid-19 melalui uji klinik di 8 rumah sakit. Tapi saat ini, kata Penny, uji klinis ini sedang diperluas lagi di RS lainnya yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan.

Kebijakan ini, kata Penny, sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM yang baru tentang Perluasan Akses untuk obat uji seperti Ivermectin. "Dengan resep dokter dan tetapi, atau dosis dan pemberian sesuai dengan uji klinik," tuturnya.

Dinukil dari surat edaran tersebut, fasilitas distribusi yang mendistribusikan obat yang diberikan EUA wajib melaporkan pemasukan dan penyaluran obat tersebut kepada Badan POM setiap dua minggu sekali melalui aplikasi e-was.pom.go.id.

Namun, karena ada kelangkaan obat pendukung terapi Covid-19, termasuk obat yang diberikan EUA, maka BPOM meminta pelaporan dilakukan setiap akhir hari kegiatan distribusi. Ketentuan ini berlaku untuk periode Juli sampai September 2021.

2. SE Sempat Dianggap sebagai Izin Darurat untuk Ivermectin

Surat tersebut sempat menjadi perbincangan lantaran dianggap sebagai izin penggunaan darurat bagi Ivermectin. Surat itu juga sempat dikomentari Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. "Jadi sekarang setelah keluar hasilnya, semoga ini bisa memberikan terobosan-terobosan baru untuk pengobatan terapi Covid-19," ujar Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021.






Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

16 jam lalu

Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

Erick Thohir mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Indonesia masih memiliki peluang memajukan ekonomi syariah


Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

21 jam lalu

Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

Porsi jumbo BUMN dan BUMD untuk menguasai trayek perintis disebut terjadi karena pengadaan kapal banyak menggunakan APBN dan APBD.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Semester I 2022, PGN Raup Laba Bersih Rp 3,45 triliun

2 hari lalu

Semester I 2022, PGN Raup Laba Bersih Rp 3,45 triliun

PGN mencatatkan laba bersih sebesar US$ 238,6 juta atau setara dengan Rp 3,45 triliun pada semester I tahun 2022.


Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Sri Mulyani Usul PMN ke 8 BUMN Diberikan dalam Bentuk Barang Milik Negara, Ini Rinciannya

Sri Mulyani mengusulkan agar PMN kepada 8 BUMN diberikan dalam bentuk Barang Milik Negara.


Erick Thohir Buka Peluang Subholding PLN Melantai di Bursa Saham

3 hari lalu

Erick Thohir Buka Peluang Subholding PLN Melantai di Bursa Saham

Program restrukturisasi perusahaan menempatkan PLN membawahi empat subholding.


Bank Syariah Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2, Apa Syaratnya?

4 hari lalu

Bank Syariah Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2, Apa Syaratnya?

Bank Syariah Indonesia membuka lowongan kerja untuk lulusan S1 dan S2 agar dapat mengikuti Officer Development Program. Apa saja syaratnya?


Mengenal Bahaya Antioksidan Buatan

4 hari lalu

Mengenal Bahaya Antioksidan Buatan

Antioksidan buatan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan.


Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Hektare Lahan Kedelai, Dana Rp 400 Miliar Dikucurkan

5 hari lalu

Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Hektare Lahan Kedelai, Dana Rp 400 Miliar Dikucurkan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelontorkan anggaran Rp 400 miliar untuk proyek ratusan ribu hektare lahan baru tanaman kedelai.


Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Pertamina

5 hari lalu

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Pertamina

RUPS menunjuk satu komisaris dan dua direksi baru PT Pertamina (Persero).