Kementerian Keuangan: Lapindo Kirim Surat Soal Bagaimana Melunasi Utang

Sebuah keluarga berfoto selfie di antara deretan patung Survivor di titik 21, Desa Siring, Porong, Sidoarjo, 28 Mei 2015. Semburan lumpur Lapindo dimulai pada 29 Mei 2006, diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur Banjar Panji-1 (BJP-1). FULLY SYAFI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban memberikan update mengenai proses pelunasan kewajiban yang harus dibayar Lapindo Brantas Inc. Dia mengatakan Lapindo berkirim surat mengenai cara melunasi kewajibannya.

"Lapindo ini enggak inget secara detail, tapi yang bersangkutan sudah berkirim surat mengenai bagaimana mereka melunasi kewajibannya. Ini soal nilai," kata Rionald dalam diskusi virtual, Jumat, 16 Juli 2021.

Dia mengatakan sudah membalas surat Lapindo. Menurut Kemenkeu, nilai yang sudah dibebankan ke pemerintah itulah yang seyogyanya menjadi tanggung jawab Lapindo untuk dilunasi ke pemerintah.

"Kalau jumlahnya berapa, berapa hektare itu aku enggak inget satu per satu. Karena kalau Lapindo itu isunya itu bagaimana cara yang bersangkutan melunasi kepada pemerintah. Itu yang mereka pertanyakan pada kita," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menetapkan untuk memberikan keringanan utang kepada debitur dengan kriteria tertentu. Namun, Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya tak termasuk penerima keringanan tersebut.

"Itu piutang negara tapi belum kami serahkan ke PUPN (panitia urusan piutang negara), masih kami tangani sendiri," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam konferensi video, Jumat, 26 Februari 2021.

Sebelumnya, pemerintah mencatat total utang perusahaan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya hingga akhir 2019 sebesar Rp 1,9 triliun. Utang itu terdiri atas utang pokok senilai Rp 773,38 miliar, denda senilai Rp 981,42 miliar, dan bunga Rp 163,95 miliar.

Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah senilai Rp 5 miliar. Utang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Kemenkeu Beri Keringanan Utang untuk Debitur, Lapindo Tak Dapat






Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

2 hari lalu

Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

Bank Indonesia (BI) memastikan, kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih sangat aman, meskipun kurs rupiah terus bertengger di level atas Rp 15.200 per dolar AS.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

2 hari lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

2 hari lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

3 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

4 hari lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.


Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

4 hari lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

4 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

5 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

5 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

6 hari lalu

Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

Utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual. Pemerintah meminta peretail menjual minyak goreng murah.