Alur Munculnya Vaksin Berbayar dan Potensi Rente Versi Ekonom Faisal Basri

Warga mengikuti vaksinasi COVID 19 di Mal Kuningan City, Jakarta, Kamis 15 Juli 2021. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan vaksinasi Covid-19 untuk warga usia 12 tahun ke atas. Lokasi vaksinasi dibuka di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, pada 15-18 Juli 2021, bekerja sama dengan Bank Muamalat. Adapun vaksin yang digunakan adalah Sinovac. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, merangkum alur perjalanan munculnya rencana vaksin individu berbayar yang berpotensi menjadi bancakan bagi para pemburu rente. Vaksin berbayar yang sedianya akan dilaksanakan PT Kimia Farma Tbk sebagai BUMN farmasi ini belakangan memperoleh kritik keras dari berbagai pihak.

“Menteri Kesehatan mengetahui pengadaan vaksin komersial ini mengingat ia terlibat dalam proses penjajakan ketika masih menjabat Wakil Menteri BUMN,” ujar Faisal dalam situs resminya, faisalbasri.com, Kamis, 15 Juli 2021.

Faisal Basri memaparkan, sejak awal pemerintah sudah memunculkan wacana vaksin berbayar. Pada November 2020, pemerintah menetapkan komposisi program vaksin berbayar mencapai 70 persen dan vaksin gratis hanya 30 persen.

Namun rancangan pemerintah mendapat sorotan masyarakat. Gelombang protes muncul disertai berbagai petisi. Masyarakat mendesak pemerintah memberikan vaksin secara gratis di tengah pandemi Covid-19.

Akhirnya pemerintah menetapkan vaksin diberikan secara gratis untuk seluruh penduduk, rencana untuk menggelar program vaksin berbayar tak hilang begitu saja. Dengan dalih percepatan vaksinasi, rencana membuka vaksin berbayar pun kembali muncul.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah mengatur pelaksanaan berbayar atau yang secara resmi dinamai vaksin gotong royong. Di tahap awal, vaksin berbayar diperuntukkan bagi perusahaan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha menjadi pihak pelaksana vaksin gotong royong. Kadin menjalin kerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) dan anak usahanya, Kimia Farma, untuk pengadaan vaksin. Berbeda dengan program vaksin gratis, vaksin berbayar menggunakan merek Sinopharm.

Sampai 13 Juli 2021, Kimia Farma telah mendatangkan 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm untuk program vaksin berbayar. Pada tanggal yang sama, datang pula 1,4 juta dosis dan pada 16 Juli direncanakan tiba sebanyak 4 juta dosis. Total komitmen pengadaan vaksin gotong royong ini mencapai 15 juta dosis.

Namun seiring berjalan, realisasi vaksin gotong royong seret. Hingga 6 Juli, Kadin baru menyerap 281,6 ribu dosis dengan rata-rata penyuntikan 5.400 dosis per hari. Menteri Kesehatan diduga enggan mengambil alih atau membeli vaksin pengadaan BUMN karena harganya terlalu mahal. Apalagi pemerintah telah memperoleh vaksin Sinovac dengan harga yang lebih murah.






Erick Thohir Luncurkan 3 Inisiatif Pendanaan Baru untuk Startup, Ini Rinciannya

10 jam lalu

Erick Thohir Luncurkan 3 Inisiatif Pendanaan Baru untuk Startup, Ini Rinciannya

Erick Thohir menyataIakan inisiatif strategis ini berfokus pada 5 prioritas utama melalui program investasi dan partnership untuk startup Indonesia.


Anindya Bakrie dan Erick Thohir Resmi Jadi Pemilik Klub Liga Inggris, Oxford United

20 jam lalu

Anindya Bakrie dan Erick Thohir Resmi Jadi Pemilik Klub Liga Inggris, Oxford United

Anindya Bakrie dan Erick Thohir, resmi menjadi pemilik klub Liga Inggris, Oxford United. Keduanya punya saham mayoritas 51 persen.


Pertamina Rombak Direksi Pertamina International Shipping

1 hari lalu

Pertamina Rombak Direksi Pertamina International Shipping

Perombakan subholding Pertamina itu berlangsung pada Selasa, 27 September 2022.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

2 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

2 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

2 hari lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah akan mendatangkan impor gas khusus untuk keperluan pupuk nasional.


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

2 hari lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

Zulkifli Hasan bercerita Presiden Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

3 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.