PDI Perjuangan Tolak PP Penyelenggaraan Kehutanan, Berikut Pertimbangannya

Ilustrasi Hutan di Jawa Barat. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan resmi menolak Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja. Kader PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi Lingkungan DPR Sudin pun menilai beberapa klausul dalam PP ini mengancam keberadaan hutan.

"Jika hutan terus berkurang, banteng akan kehilangan habitatnya," kata Sudin kepada para kader partai yang hadir dalam webinar yang diadakan PDIP pada Rabu, 14 Juli 2021.

PP 23 adalah salah satu aturan UU Cipta Kerja. Salah satu perubahan mencolok dari beleid ini adalah adanya pergantian dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Secara garis besar, UU Cipta Kerja telah menggantikan UU Kehutanan. Lalu, beberapa PP di bawahnya juga sudah digantikan oleh PP 23. Termasuk beberapa Peraturan Menteri (PM) yang lama, menjadi PP Nomor 7 Tahun 2021.

Sudin lalu menyoroti beberapa perubahan yang jadi pertimbangan di balik penolakan PDIP. Salah satunya perbandingan biaya yang harus dikeluarkan saat meminjam kawasan hutan, antara pemegang IPPKH dan PPKH.






PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

1 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

1 hari lalu

Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dari 2.078 izin usaha pertambangan atau IUP yang dicabut, ada 700 perusahaan yang menyatakan keberatan.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

3 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

5 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


The Red Carpet for Puan Maharani

5 hari lalu

The Red Carpet for Puan Maharani

House of Representatives (DPR) Speaker Puan Maharani met with Gerindra Party General Chair Prabowo Subianto on September 4.


Karpet Merah Puan Maharani

7 hari lalu

Karpet Merah Puan Maharani

Manuver Puan Maharani, mendapat restu dari ibunya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

10 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Apa Sanksi Bagi Polisi yang Melakukan Salah Tangkap? 24 Hal yang Dilarang Dilakukan Anggota Polri

10 hari lalu

Apa Sanksi Bagi Polisi yang Melakukan Salah Tangkap? 24 Hal yang Dilarang Dilakukan Anggota Polri

Korban salah tangkap berhak mendapat rehabilitasi dan ganti rugi. Apa sanksi bagi anggota Polri yang lakukan salah tangkap?