TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, meminta pemerintah menyetop pelaksanaan program vaksin berbayar untuk mencegah praktik pemburu rente. Pemerintah bisa bertanggung jawab mengambil alih stok vaksin di PT Kimia Farma dan BUMN farmasi lainnya jika perusahaan pelat merah sudah kadung memesannya.
“Jika PT Kimia Farma (Tbk) dan BUMN farmasi lainnya sudah terlanjur pesan atau beli vaksin, pemerintah mengambil alih tanggung jawab karena pada awalnya BUMN farmasi hanya menjalankan penugasan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah sudah berubah, maka rencana harus direvisi,” ujar Faisal dalam paparannya resminya seperti dikutip pada Jumat, 16 Juli 2021.
Rencana vaksin berbayar yang belakangan diwacanakan merambah kalangan individu ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Sebelumnya, vaksin berbayar hanya diperuntukkan bagi perusahaan. Program vaksin individu ini semula akan dibuka oleh PT Kimia Farma Tbk pada 12 Juli. Namun rencana tersebut batal lantaran pemerintah memperoleh protes dari berbagai penjuru.
Faisal menjelaskan, stok vaksin berbayar yang telanjur didatangkan BUMN Farmasi tersebut bisa dijadikan sebagai stok nasional. Vaksin itu dapat dikelola dalam sistem logistik vaksinasi satu pintu. Faisal melanjutkan, saat ini lebih baik pemerintah segera mengoreksi hal-hal yang salah. “Jika dibiarkan (vaksin berbayar) akan menimbulkan rangkaian kesalahan yang semakin panjang yang kian menjauh dari rasa keadilan,” kata dia.
Berdasarkan data per 13 Juli 2021, Kimia Farma telah mendatangkan 1,5 juta dosis vaksin Sinopharm untuk program vaksin gotong royong atau vaksin berbayar. Sebanyak 1,4 juta dosis pun vaksin masuk pada hari yang sama dan tiga hari kemudian atau pada 16 Juli direncanakan tiba sebanyak 4 juta dosis.
Adapun total komitmen pengadaan vaksin Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi untuk program vaksin gotong royong adalah sebanyak 15 juta dosis. Vaksin gotong royong didesain untuk mempercepat proses vaksinasi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca Juga: YLKI: Vaksinasi Berbayar Saat Pandemi Mengganas Tidak Etis, Harus Ditolak
