PDIP Resmi Menolak PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan, Alasannya?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - PDI Perjuangan atau PDIP resmi menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Sebab, PP ini dinilai tidak pro terhadap lingkungan dan upaya menjaga hutan lestari.

"Kami akan sampaikan masukan kepada Presiden Jokowi yang diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara agar PP 23 ini dapat ditolak atau diganti dengan substansi yang lebih pro lingkungan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam webinar pada Rabu, 14 Juli 2021.

PDI Perjuangan pun telah memerintahkan kadernya yang juga Ketua Komisi IV Sudin agar menolak PP ini. "Tapi dengan cara yang masuk akal," kata dia.

Hasto menyebut PDI Perjuangan akan menyampaikan penolakan secara tertulis berdasarkan kajian dan masukan dari para pakar, bukan secara gerakan politik. "Karena rakyat juga sedang hadapi covid, jangan dihadapkan dengan berbagai problematika," ujarnya.

PP 23 adalah salah satu aturan UU Cipta Kerja. Salah satu perubahan mencolok dari beleid ini adalah adanya pergantian dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Adapun salah satu yang disorot PDI Perjuangan dalam aturan itu adalah nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kompensasi untuk 1 hektare lahan senilai Rp 11,5 juta. Ini adalah nilai yang harus dibayar oleh para pemegang PPKH.

Sudin menilai PNBP PPKH ini sangat kecil dan tidak cukup untuk membeli lahan pengganti rehabilitasi atas penggunaan hutan. Walhasil, pemberlakuan kebijakan itu jelas menyimpang dari hakikat dan tujuan penyelenggaraan kehutanan.

Ia juga menyebut besaran PNBP Kompensasi, dan juga PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, lebih kecil dari kerusakan hutan atau terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Padahal seharusnya, penetapan nilai PNBP harus memperhatikan nilai ekonomi hutan.

Oleh karena itu, PDIP menilai perubahan aturan penggunaan kawasan hutan dari kewajiban lahan kompensasi di aturan lama menjadi PNBP akan mengancam kelestarian dan keberadaan hutan. "Serta merugikan negara dan masyarakat," kata Sudin.

Baca: KLHK Diduga Rumuskan PNBP Kompensasi Hutan, Nilainya Maksimal Rp 15,5 Juta/Ha






Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

2 jam lalu

Puan Maharani dan Cak Imin Ziarah ke Makam Taufiq Kiemas

Puan Maharani didampingi sejumlah politikus PDIP, seperti Bambang Wuryanto, Utut Adianto, hingga Trimedya Panjaitan.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

5 jam lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

16 jam lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

20 jam lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

22 jam lalu

Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

Muhaimin Iskandar menyatakan telah sepakat dengan Prabowo Subianto untuk terus memperbesar koalisi mereka dengan merekrut partai lainnya.


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

22 jam lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Relawan Ganjar Pranowo Batal Deklarasikan Dewan Kopral pada 1 Oktober

1 hari lalu

Relawan Ganjar Pranowo Batal Deklarasikan Dewan Kopral pada 1 Oktober

Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer, menyatakan deklarasi Dewan Kopral ditunda.


Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Pengusung Puan Maharani Vs Pendukung Ganjar Pranowo

1 hari lalu

Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Pengusung Puan Maharani Vs Pendukung Ganjar Pranowo

Belum lama ini pendukung Puan Maharani di DPR membuat Dewan Kolonel, tak mau kalah pengusung Ganjar Pranowo dirikan Dewan Kopral.


Dewan Kolonel dan Kopral, Pengamat Nilai Internal PDIP Tidak Sehat

1 hari lalu

Dewan Kolonel dan Kopral, Pengamat Nilai Internal PDIP Tidak Sehat

Ujang Komarudin menilai kemunculan Dewan Kolonel dan wacana Dewan Kopral menunjukkan bahwa di internal PDIP tidak sehat.


Profil Bambang Wuryanto dan Utut Adianto yang Disebut Jenderalnya Dewan Kolonel Anggota PDIP untuk Pilpres 2024

1 hari lalu

Profil Bambang Wuryanto dan Utut Adianto yang Disebut Jenderalnya Dewan Kolonel Anggota PDIP untuk Pilpres 2024

Mendukung Puan Maharani ke Pilpres 2024, Anggota PDIP Johan Budi menginisiasi Dewan Kolonel. Bambang Wuryanto dan Utut Adianto disebut jenderalnya.