Kepala BPOM Bantah Terbitkan Izin Darurat Ivermectin, Ini Penjelasan Lengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito memberikan keterangan pers terkait perkembangan uji klinik obat kombinasi baru untuk COVID-19 di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020. Kepala BPOM menyatakan hasil uji klinik tahap tiga obat kombinasi baru untuk COVID-19 hasil kerja sama TNI AD, BIN dan Universitas Airlangga (Unair) belum valid, pihaknya meminta peneliti untuk merevisi dan memperbaiki lagi hasil penelitiannya sesuai kaidah yang sudah ditentukan BPOM. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito membantah pihaknya telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk Ivermectin sebagai obat Covid-19. Kabar tersebut sebelumnya muncul dalam pemberitaan, mengutip Surat Edaran (SE) BPOM yang terbit pada 13 Juli 2021.

"SE itu diartikan salah, bukan demikian," kata Penny saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 15 Juli 2021.

Menurut Penny, surat tersebut bertujuan agar produsen dan distributor obat-obat yang digunakan untuk pengobatan Covid-18 selalu melaporkan distribusi mereka ke mana saja. Dari daftar 8 obat yang tercantum di dalamnya, hanya ada 2 saja yang punya EUA yaitu Remdesivir dan Favipiravir.

Sementara, obat cacing Ivermectin hanya bisa digunakan untuk pengobatan Covid-19 melalui uji klinik di 8 rumah sakit. Tapi saat ini, kata Penny, uji klinis ini sedang diperluas lagi di RS lainnya yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan.

Kebijakan ini, kata Penny, sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM yang baru tentang Perluasan Akses untuk obat uji seperti Ivermectin. "Dengan resep dokter dan tetapi, atau dosis dan pemberian sesuai dengan uji klinik," kata dia.

Sebelumnya, SE yang diteken oleh Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, Mayagustina Andarini tersebar luas. SE Nomor PW.01.10.3.34.07.21.07 Tahun 2021 ini mengatur tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan EUA.

"Fasilitas distribusi yang mendistribusikan obat yang diberikan EUA wajib melaporkan pemasukan dan penyaluran obat tersebut kepada Badan POM setiap 2 (dua) minggu sekali melalui aplikasi e-was.pom.go.id," demikian bunyi ketentuan huruf E nomor 4 di SE.

Tapi karena ada kelangkaan obat pendukung terapi Covid-19, termsuk obat yang diberikan EUA, maka pelaporan dilakukan setiap akhir hari kegiatan distribusi. Ini berlaku untuk periode Juli sampai September 2021.






RI dan UAE Teken Kontrak Dagang US$ 3,6 Juta, Mendag: Pemerintah Senantiasa Dukung Dunia Usaha

16 jam lalu

RI dan UAE Teken Kontrak Dagang US$ 3,6 Juta, Mendag: Pemerintah Senantiasa Dukung Dunia Usaha

Mendag Zulhas dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman B2B.


Mengenal Bahaya Antioksidan Buatan

4 hari lalu

Mengenal Bahaya Antioksidan Buatan

Antioksidan buatan berbahaya bila dikonsumsi berlebihan.


Pakar IPB: Pelabelan BPA Membuat Masyarakat Indonesia Aman

9 hari lalu

Pakar IPB: Pelabelan BPA Membuat Masyarakat Indonesia Aman

BPA tidak hanya ditemukan dalam campuran plastik keras polikarbonat, tapi marak pula di dalamkemasan kaleng, botol bayi atau dot


BPOM Buka Suara Soal Kecap ABC Ditarik di Singapura

15 hari lalu

BPOM Buka Suara Soal Kecap ABC Ditarik di Singapura

BPOM memastikan produk ABC yang juga beredar di Indonesia itu aman dikonsumsi.


Vaksin Covid-19: Bio Farma Klaim Siap Produksi IndoVac, Bibit dari Amerika

17 hari lalu

Vaksin Covid-19: Bio Farma Klaim Siap Produksi IndoVac, Bibit dari Amerika

Bio Farma tengah menyusun laporan hasil uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 yang dinamai IndoVac.


Siksa ART Indonesia Sampai Mati, Hukuman Pria Ini Dipangkas Hakim UEA

18 hari lalu

Siksa ART Indonesia Sampai Mati, Hukuman Pria Ini Dipangkas Hakim UEA

Pelaku penyiksaan ART di Dubai, UEA dikurangi hukumannya menjadi 15 tahun penjara dari hukuman seumur hidup.


Erick Thohir Minta Bio Farma Segera Daftarkan Vaksin Indovac ke HAKI, Kenapa?

22 hari lalu

Erick Thohir Minta Bio Farma Segera Daftarkan Vaksin Indovac ke HAKI, Kenapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah meminta PT Bio Farma untuk segera mendaftarkan nama vaksin Indovac ke Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.


Soal Vaksin Indovac Buatan Bio Farma, Erick Thohir: Efikasi Tinggi, Halal, Tak Kalah dari..

22 hari lalu

Soal Vaksin Indovac Buatan Bio Farma, Erick Thohir: Efikasi Tinggi, Halal, Tak Kalah dari..

Erick Thohir membeberkan sejumlah keunggulan vaksin Indovac buatan PT Bio Farma. Apa saja kelebihan vaksin tersebut?


BPOM Proses EUA Vaksin Sinovac untuk Anak Usia 3 Tahun ke Atas

25 hari lalu

BPOM Proses EUA Vaksin Sinovac untuk Anak Usia 3 Tahun ke Atas

Calon Vaksin Covid-19 buatan dalam negeri juga diarahkan untuk anak. BPOM merujuk kepada vaksin Inavac dari Unair dan Indovac dari BUMN.


Gandeng BPOM dan BSN, Teten Ingin Percepat Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah

29 hari lalu

Gandeng BPOM dan BSN, Teten Ingin Percepat Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah

Teten mengajak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah.