"Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berdasarkan business to business murni. Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnis oleh BUMN," kata dia.
Faisal mengatakan produsen vaksin tentu saja mengenakan harga lebih mahal kalau untuk motif business to business. Karena itu, pengadaan harus terpusat oleh pemerintah, supaya daya tawarnya tinggi.
"Ini yang kerap saya katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah," ujar Faisal.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno, mengatakan tujuan perseroan menggelar vaksinasi adalah untuk mendukung percepatan dan perluasan vaksinasi gotong royong, bukan untuk komersialisasi.
"Pada prinsipnya kami mendukung. Tidak ada komersialisasi atau sebagainya. Semuanya sudah terbuka, dari sisi komponen harga dan sebagainya. Sudah dilakukan review oleh lembaga independen," ujar Ganti dalam konferensi pers, Ahad, 11 Juli 2021.
Baca: Kimia Farma Layani Vaksinasi Berbayar, Faisal Basri: Jualan Vaksin Tindakan Biadab