Penyaluran Bansos Beras, Bulog Masih Tunggu Kemensos

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Alokasi impor ini terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Alokasi impor ini terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyatakan masih menunggu Kementerian Sosial atau Kemensos ihwal penyaluran bantuan sosial (bansos) beras. Kepala Humas Perum Bulog Tomi Wijaya menyatakan penyaluran tersebut masih dalam tahap persiapan.

    "Masih dalam tahap persiapan bersama Kemensos. Kalau semua prosedur sudah terpenuhi akan segera kami kabarkan," ujar Tomi saat dihubungi pada Rabu, 14 Juli 2021.

    Adapun Bulog diberi tugas menyalurkan beras kepada 10 juta penerima penerima bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan (PKH) masing-masing 10 kilogram per keluarga. Bulog telah menyiapkan stok beras sebanyak 200 ribu ton untuk tambahan pemberian bansos.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial beras 5-10 kilogram mulai Rabu, 14 Juli 2021. Luhut juga menyebut pemerintah akan meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan beras.

    Ia memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan bahan pokok beras di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. “Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek di mana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” ujar Luhut, akhir pekan lalu.

    Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan pemerintah dalam mencairkan bansos. Bhima menilai realisasi penyaluran bansos terlambat.“Satu minggu sebelum PPKM Darurat harusnya sudah cair,” ujar Bhima.

    Keterlambatan pemberian bansos, kata Bhima, berpotensi membuat jumlah masyarakat miskin bertambah. Masyarakat yang tergolong kelompok rentan miskin akan turun kelas menjadi kategori miskin.

    Jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin dikhawatirkan terus bertambah seiring dengan krisis pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Untuk mencegah terjadinya imbas yang berkepanjangan, Bhima mengatakan pemerintah semestinya memberikan kompensasi atas keterlambatan pemberian bansos guna mengangkat kembali daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.

    Baca Juga: Bansos Beras Disalurkan Mulai Hari Ini, Cek di Cekbansos.go.id


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.