55 Persen Ekonomi RI Disokong Konsumsi, Jokowi: Harus Dialihkan ke Produktif

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan struktur ekonomi Indonesia harus dialihkan dari konsumsi masyarakat ke sektor produktif. Pasalnya, ia mengatakan saat ini 55 persen ekonomi Indonesia masih dikontribusikan oleh konsumsi.

    "Harus perlahan kita alihkan menjadi ke produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor," ujar Jokowi dalam sebuah acara daring, Selasa, 13 Juli 2021.

    Terlebih, ujar dia, dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Ia mengatakan investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah memastikan proses reformasi dan transformasi ekonomi harus terus berjalan.

    "Pandemi tidak boleh menjadi penghambat reformasi tersebut, justru harus kita manfaatkan momentumnya untuk mempercepat reformasi struktural," tutur dia.

    Ia pun mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mendorong investasi. Misalnya dengan menerbitkan UU Cipta Kerja yang menurutnya dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dan industri nasional.

    "Juga penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta berbagai insentif lainnya diharapkan dapat meningkatkan minat investor khususnya dari dalam negeri," kata Jokowi.

    Per Juli 2021, Jokowi berujar sistem online single submission (OSS) berbasis risiko wajib digunakan dan menjadi acuan tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sistem itu diaplikasikan dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik, cepat, dan efisien.

    Berbagai kemudahan bagi UMKM juga, tutur Jokowi, diharapkan dapat menumbuhkan UMKM lokal agar dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menciptakan pemerataan, kemandirian ekonomi, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    "Pemerintah juga telah membentuk satgas percepatan investasi melalui Keputusan Presiden 11/2021 yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta mendorong kerja sama investor besar dengan UMKM," kata dia.

    Di samping itu, Jokowi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga mengamanatkan hilirisasi industri. "Transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan membuka lapangan kerja lebih banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju," tuturnya.

    Baca Juga: Jokowi Minta Gesekan antara TNI dan Polri Disudahi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.