TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.
Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, 12 Juli 2021.
Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi Covid-19 juga harus didorong untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.
Pada bulan Juli ini, pemerintah menargetkan 1 juta dosis vaksin Covid-19 bisa disuntikkan per hari. Angka tersebut ditargetkan naik jadi 2 juta dosis vaksin pada Agustus 2021. Sri Mulyani memprediksi ekonomi tumbuh pada semester I/2021 di kisaran 3,1-3,3 persen.
Adapun pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan 2021 diperkirakan mencapai 3,7 hingga 4,5 persen. “Pertumbuhan ekonomi semester I sekitar 3,1 - 3,3 persen dan keseluruhan tahun diproyeksikan 3,7 - 4,5 persen, setelah menyesuaikan dinamika lonjakan kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021," ucap Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan PPKM darurat untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19. Hal ini berdampak pada penurunan mobilitas, khususnya konsumsi masyarakat.
