Pengemudi Ojol DKI Enggan Urus STRP, Begini Respons Kemenhub

Pengemudi ojek online membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin,13 Juli 2020. Ribuan ojol mendatangi kantor Wali Kota Bandung untuk meminta aplikator kembali membuka layanan angkut penumpang dengan pernyataan siap melaksanakan protokol kesehatan. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan para pengemudi ojek online dan taksi online mengantongi Surat Tanda Registrasi Pegawai (STRP) selama penerapan PPKM Darurat ditentang oleh para pengemudi.

Para pengemudi yang tergabung dalam asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengaku sangat keberatan dengan rencana pemerintah itu. 

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono beralasan, para mitra pengemudi itu bukanlah pegawai yang ada sangkut pautnya dengan perusahaan penyedia aplikasi.

Mereka, kata Igun, hanya bertugas menerima dan mengantar pesanan yang masuk melalui aplikasi tersebut. Para pengemudi ojol, menurut dia, tidak perlu diwajibkan menunjukkan STRP saat bekerja di masa PPKM Darurat karena mereka bukan pegawai. Saat bekerja di masa PPKM Darurat, para pengemudi cukup menunjukkan akun yang terdaftar di aplikasi.

Melalui akun tersebut, petugas di lapangan khususnya di titik-titik penyekatan dapat melihat bahwa yang bersangkutan merupakan pengemudi aktif dan memang sedang bertugas mengambil atau mengantar pesanan. "Untuk STRP kami tidak setuju," ucap Igun.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan sedang mendiskusikan kebijakan STRP itu dengan pihak aplikator. 

"Mau saya bahas sama Gojek," kata Budi kepada Bisnis.com, Senin, 12 Juli 2021.

Terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, bahwa sesuai dengan SK Kadishub Provinsi DKI Jakarta No. 282/2021, disebutkan bahwa pengemudi transportasi daring (mobil dan sepeda motor) wajib memiliki STRP yang diajukan secara kolektif oleh penanggungjawab perusahaan aplikasi. "Di DKI berlaku STRP wajib dimiliki ojol," ucapnya.

BISNIS

Baca: Bos BCA Sebut PPKM Darurat Buat Permintaan Kredit Bakal Ambrol Lagi, Kenapa?






Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

19 jam lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

2 hari lalu

Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Gibran memastikan penyaluran bansos untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM untuk warga kota Solo cair pada minggu pertama Oktober.


Terpopuler Bisnis: Cerita Kaesang Bertemu Lo Kheng Hong, Driver Ojol Belum Dapat Info BLT UMKM

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cerita Kaesang Bertemu Lo Kheng Hong, Driver Ojol Belum Dapat Info BLT UMKM

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 28 September 2022 antara lain cerita Kaesang Pangarep bertemu dengan investor Lo Kheng Hong.


Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

2 hari lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

2 hari lalu

Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

Salam setiap pemesanan atau order, aplikator memotong biaya kepada pengemudi ojol sekitar 20 hingga hampir 40 persen.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

2 hari lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Asosiasi: Pengemudi Ojol Belum Dapat Info Resmi BLT UMKM Rp 1,2 Juta

2 hari lalu

Asosiasi: Pengemudi Ojol Belum Dapat Info Resmi BLT UMKM Rp 1,2 Juta

Para pengemudi ojel online atau ojol belum mendapatkan informasi secara resmi terkait Bantuan Langsung Tunai atau BLT UMKM.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

3 hari lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

3 hari lalu

Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

Kemenhub mengatakan belum menerima laporan dari perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif.