Sri Mulyani Sebut Kepemilikan Asing di SBN RI Turun Jadi 22,87 Persen

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepemilikan residen luar negeri alias asing dalam Surat Berharga Negara pada 2021 turun ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

    "Residen luar negeri yang pegang SBN kita sebesar 38,5 persen (pada 2019), turun menjadi 22 persen (di 2021). Rekomposisi SBN kita menggambarkan bagaimana SBN menjadi instrumen penting, baik untuk sektor perbankan atau bagaimana BI membantu pemerintah dalam tangani Covid-19 luar biasa," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Senin, 12 Juli 2021.

    Berdasarkan paparan yang dibacakan Sri Mulyani dalam rapat tersebut, persentase kepemilikan SBN per industri per 30 Juni 2021, antara lain 25,28 persen perbankan; 23,05 persen Bank Indonesia; 22,87 persen non residen atau asing; 14,25 persen asuransi dan dana pensiun; serta lain-lain 14,6 persen.

    Sri Mulyani mengatakan pembelian SBN oleh Bank Indonesia pada semester I 2021 mencapai Rp 120 triliun. Rinciannya, Surat Utang Negara Rp 79,66 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 40,49 triliun.

    "Peran BI sangat penting saat kita menghadapi volatilitas sektor keuangan. BI sebagai backstop standby buyer SBN kita," ujar dia.

    Pada Semester I 2021, pemerintah menerbitkan SBN dan SBSN sebesar Rp 443 triliun. Ia mengatakan pembiayaan anggaran pemerintah meningkat lantaran ekonomi mengalami tekanan dan APBN menjadi instrumen counter cyclical.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.