TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi utang pemerintah akan lebih rendah dari rencana di Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.
"kita hanya akan realisasi utang tahun ini Rp 958,1 triliun. Jauh lebih rendah atau sekitar Rp 219,3 triliun lebih rendah dari UU APBN," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 12 Juli 2021.
Apabila melihat APBN 2021, pembiayaan utang direncanakan mencapai Rp 1.177,4 triliun untuk tahun ini saja. Dari rencana itu, Sri Mulyani mengatakan realisasi utang pada Semester I 2021 mencapai Rp 443 triliun atau 37,6 persen saja.
Adapun prognosa untuk Semester II 2021, realisasi pembiayaan utang hanya mencapai Rp 515,1 triliun. Sehingga, apabila dijumlahkan, realisasi untuk keseluruhan tahun diperkirakan Rp 958,1 triliun.
"Ini hal yang bagus. Berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya harusnya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah memperkirakan pendapatan negara akan mencapai 101 persen dari target, yaitu sebesar Rp 1.760,7 triliun. Dua komponen pendapatan yang diperkirakan bakal lebih tinggi dari target antara lain kepabeanan dan cukai sebesar Rp 224,1 triliun atau Rp 9,1 triliun dari APBN dan PNBP yang diperkirakan Rp 357,7 triliun atau lebih tinggi Rp 59,5 triliun dari target.
Prediksi penurunan utang pemerintah itu, kata Sri Mulyani, terutama lantaran defisit APBN secara nominal akan lebih rendah. "Tadi penerimaan negara bagus, belanja absorpsinya optimal dan kita lihat dari sisi penggunaan SAL yang kita gunakan secara optimal dalam situasi saat ini."
CAESAR AKBAR
Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Boleh Berutang Lebih dari yang Ditetapkan
