TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Seknas Fitra turut mengkritik program vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar.
"Anggaran PEN untuk BUMN -- termasuk Kimia Farma, harusnya dialokasikan untuk memproduksi dan mendistribusikan VGR secara gratis ke masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan dalam keterangan tertulis, Ahad, 11 Juli 2021.
Misbah mengatakan dari sisi anggaran, pemerintah baru saja menambah anggaran untuk penanganan kesehatan. Pemerintah menambah anggaran sekitar Rp 13,01 triliun, dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 185,85 triliun. Sementara, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN saat ini sebesar Rp 121,73 triliun.
Di sisi lain, target vaksinasi pemerintah belum tercapai dan stok vasin pemerintah masih belum terdistribusi semua. Setidaknya, menurut Misbah, saat ini ada kurang lebih 122 Juta vaksin siap pakai.
Misbah pun memaparkan sejumlah situasi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurut dia, masyarakat tengah menghadapi kebingungan bertahan hidup dan keterbatasan jumlah vaksin. Ditambah lagi, kondisi kedaruratan pun masih diberlakukan pemerintah, entah sampai kapan.
"Berdasar hal tersebut, Seknas FITRA menuntut pemerintah mencabut kebijakan VGR berbayar, karena Vaksinasi merupakan hak warga yang paling asasi rakyat, hak untuk hidup," ujar Misbah.