Jika Temukan Harga Oksigen dan Obat Naik Tak Wajar, Konsumen Bisa Lapor Online

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim meminta kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang menaikkan harga oksigen, obat, dan vitamin secara tidak wajar atau menimbunnya sehingga harganya tinggi.

    "Jika perlu dan dibutuhkan pihak-pihak yang kedapatan melakukan praktik tidak terpuji ini dipidanakan dan dicabut izin usahanya," kata Rizal E Halim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 10 Juli 2021.

    Menurut dia, selama seminggu pemberlakuan PPKM darurat, banyak pihak-pihak mulai dari produsen, distributor dan pengecer (toko obat dan apotek) yang ditengarai menaikkan harga oksigen, obat obatan dan vitamin untuk penanganan Covid-19.

    Rizal menyebutkan bahwa masyarakat yang mendapatkan lonjakan harga di toko obat, apotek atau melalui platform e-commerce, segera laporkan dilengkapi dengan foto struk dan identitas toko atau platform.

    "BPKN membuka kanal pengaduan masyarakat secara online yang akan diteruskan kepada petugas gabungan dan kepolisian terdekat," katanya.

    Hal itu sesuai arahan Ketua KPC-PEN Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta seluruh Kementerian/Lembaga terkait bergerak bersama dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini dibutuhkan sekaligus untuk memberi bantalan pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

    Rizal juga berharap asosiasi industri dan pemangku kepentingan lainnya membantu dan mendukung program pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 yang tengah dihadapi.

    Rizal juga meminta BPOM untuk lebih optimal dalam melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran obat, vitamin, dan oksigen.

    ANTARA

    Baca juga: Kemenkes Ungkap Stok Obat untuk Pasien Covid-19, Ini Jumlahnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.