Kominfo Telusuri Penjualan Kartu Vaksinasi Covid-19 Palsu

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedy Permadi, Tenaga Ahli Menteri Bidang Kebijakan Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pesan kepada pengguna internet yang harus memahami privasi di Graha Niaga Thamrin, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Khory

    Dedy Permadi, Tenaga Ahli Menteri Bidang Kebijakan Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pesan kepada pengguna internet yang harus memahami privasi di Graha Niaga Thamrin, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Khory

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menelusuri konten dan orang yang menawarkan atau memperjualbelikan sertifikat dan kartu vaksinasi Covid-19.

    Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan jika konten tersebut terbukti melanggar hukum, maka pemerintah akan melakukan tindakan terhadap pelaku.

    “Misalnya [terbukti] menawarkan atau memperjualbelikan kartu vaksinasi palsu, maka pemerintah akan melakukan pemutusan akses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya, Selasa, 6 Juli 2021.

    Dedy mengatakan pemerintah juga akan terus mengembangkan penelusuran temuan tersebut.

    “Dan apabila diperlukan, kami akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian serta kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” katanya.

    Saat ini warganet tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto sertifikat vaksin yang diperjualbelikan di media sosial dengan harga berkisar Rp 9.000—Rp 15.000 yang dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.