PPKM Darurat, Ini 15 Permintaan Pengusaha Hotel dan Restoran DKI ke Pemerintah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan mengenakan pakaian pelindung level 3 di pusat isolasi Covid-19 hotel Grand Asrilia, Bandung, Senin, 28 Juni 2021. TEMPO/Prima Mulia

    Petugas kesehatan mengenakan pakaian pelindung level 3 di pusat isolasi Covid-19 hotel Grand Asrilia, Bandung, Senin, 28 Juni 2021. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha hotel dan restoran mengharapkan sejumlah dukungan dari pemerintah agar tetap dapat bertahan di masa PPKM darurat Jawa Bali. Kebijakan pembatasan baru ini ditetapkan pemerintah berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021.

    "Mohon agar beban-beban biaya yang selama ini harus kita bayarkan kepada pemerintah itu bisa dikurangkan," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 Juli 2021.

    Lebih rinci, ada empat permintaan utama dari PHRI Jakarta kepada pemerintah, berikut rinciannya:

    Pertama, dukungan beban operasional

    ADVERTISEMENT

    1. Subsidi 30 sampai 50 persen atas biaya listrik pada beban puncak dan pengurangan beban abonemen minimum pemakaian

    2. Subsidi 30 sampai 50 persen atas biaya penggunaan air tanah

    3. Pengurangan beban pajak; PB1, Pph, Ppn dan lain-lain melalui skema insentif atau cashback

    4. Adanya keringanan atau subsidi biaya sewa dan service charge restoran yang di Mall yang terkena imbas atas penutupan mall selama PPKM darurat

    Kedua, dukungan keringanan beban usaha

    5. Pembebasan perpanjangan perizinan-perizinan yang jatuh tempo pada periode PPKM darurat

    6. Penundaan pemberlakuan aturan baru yang berdampak langsung terhadap potensi penambahan beban usaha. Contohnya seperti rencana penerapan PNBP atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

    7. Penghapusan, pemberian stimulus atau diskon pada beban biaya atas BPJS Ketenagakerjaan, Pensiun dan Kesehatan

    8. Penghapusan PPN bahan baku untuk restoran dalam rancangan PPN baru. Sebab, hal ini dinilai akan memberatkan konsumen, sementara usaha restoran tidak bisa restitusi PPN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.