Bos Summarecon Agung Tanggapi Soal Sewa Toko Mal Bebas Pajak Saat PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto P Adhi melmberi sambutan saat peresmian proyek pembangunan exit Tol Padaleunyi di Km 149 Gede Bage di kawasan terpadu Summarecon, Bandung, Jawa Barat, 5 April 2018. TEMPO/Prima Mulia

    Presiden Direktur PT Summarecon Agung, Adrianto P Adhi melmberi sambutan saat peresmian proyek pembangunan exit Tol Padaleunyi di Km 149 Gede Bage di kawasan terpadu Summarecon, Bandung, Jawa Barat, 5 April 2018. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakin insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sewa toko akan berdampak positif bagi sektor properti, khususnya pusat perbelanjaan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.

    Presiden Direktur Summarecon Agung Adrianto P. Adhi mengatakan pada dasarnya, setiap insentif yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha tujuannya untuk mendorong agar ekonomi terus bergulir.

    "Seperti halnya insentif PPN ditanggung pemerintah untuk properti rumah tapak dan rumah susun yang sangat berdampak positif, insentif PPN sewa toko tentunya akan sangat membantu para retailer dalam menghadapi kondisi sulit di masa PPKM Darurat ini. Walaupun kondisi pandemi saat ini sangat berat bagi dunia usaha," ujarnya kepada Bisnis, Minggu, 4 Juli 2021.

    Pemerintah resmi menetapkan PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021. Salah satu bagian dari kebijakan tersebut adalah mal atau pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan ditutup sementara, alias tidak boleh beroperasi selama PPKM Darurat berlaku.

    Di sisi lain, pemerintah menggelontorkan insentif pajak berupa pembebasan PPN atas sewa toko di mal yang berlaku selama 3 bulan, yakni untuk masa pajak Juni-Agustus 2021.

    Insentif ini akan menggunakan mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang bahkan menjadi bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.