TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masalah lambannya pencairan insentif di daerah, seperti insentif tenaga kesehatan, percepatan vaksinasi, dan lain-lain, termasuk pelaksanaan PPKM Mikro. Padahal, kata dia, ujung tombak ada di rukun tetangga, rukun warga, dan lurah.
"Anggarannya disediakan APBD melalui anggaran kelurahan atau kita pakai dana desa. Tapi sudah ditransfer dana desa pun enggak selalu kemudian jalan," kata Sri Mulyani dalam wawancara bersama tim Tempo secara virtual, Jumat, 2 Juli 2021.
Dia menuturkan ada 233 pemerintah daerah yang belum ada realisasi dukungan untuk kelurahan melakukan PPKM, 23 di antaranya adalah daerah yang sedang zona merah. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang 8 persen yang seharusnya untuk membantu kelurahan baru 7,56 persen.
Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik 2017-2019 ini mengatakan menghormati otonomi dan desentralisasi. Menurutnya, daerah seharusnya mengelola anggaran berdasarkan sistem pemerintahan daerah.
"Kalau dalam situasi darurat seperti sekarang dan ternyata mereka secara berulang tidak melakukannya, saya sudah menyampaikan kepada para gubernur dan Menteri Dalam Negeri, "Bapak, ini kalau sampai Juli enggak jalan, kami intercept saja'"," kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan lebih baik tidak populer, dimarah-marahin daerah, daripada Covid-nya menyebar ke mana-mana. Itu menurut dia, hal yang harus dipilih.
"Jadi saya menggunakan wewenang itu. Pertama, untuk bisa mencapai vaksinasi 2 juta per hari. Itu kan target yang tinggi banget. Daerah seharusnya menyediakan karena vaksinasi dari Kementerian Kesehatan dan dinas yang menyelenggarakannya," ujarnya.
Karena itu, kata dia, sekarang mencoba untuk membuat koreksi mengenai prioritas yang memang efektivitas, bukan desentralisasi atau otonomi. Baca di Majalah Tempo edisi 3 Juli 2021, Ini Bukan Soal Uang.
HENDARTYO HANGGI | TIM MAJALAH TEMPO
Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Boleh Berutang Lebih dari yang Ditetapkan
