TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menaikkan anggaran kesehatan dalam pagu penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 13,14 triliun, dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 185,98 triliun.
"Dengan perkembangan yang terjadi baik di vaksinasi, therapeutic, pengobatan, dan diagnostik maka kebutuhan penanganan kesehatan akan naik lagi menjadi Rp 185,98 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat, 2 Juli 2021.
Dia menjabarkan penggunaan alokasi kesehatan untuk vaksinasi sebesar Rp 58 triliun, pengobatan atau therapeutic menjadi Rp 59,1 triliun. Pengobatan itu, termasuk klaim pasien Rp 40 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 15,3 triliun, anggaran pusat Rp 7,3 triliun dan TKDD Rp 8 triliun.
Untuk insentif perpajakan kesehatan, kata dia, dianggarkan sebesar Rp 20,85 triliun, diagnostik Rp 4,08 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 35,4 triliun, dan biaya lainnya Rp 8,49 triliun.
Dia juga mengatakan terdapat beberapa perubahan anggaran dari pos lainnya dalam PEN. Pada perlindungan sosial naik dari Rp 148,27 triliun menjadi Rp 149,08 triliun.
Sedangkan dukungan UMKM dan Korporasi turun dari Rp 193,74 triliun menjadi Rp 178,47 triliun. Untuk insentif usaha naik dari Rp 56,73 triliun menjadi Rp 62,83 triliun. Serta program prioritas turun dari Rp 127,85 triliun menjadi Rp 123,08 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat akan lebih ketat dari PPKM sebelumnya. PPKM Darurat yang diberlakukan di Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 itu untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Baca: PPKM Darurat, Simak Syarat Lengkap yang Harus Dipenuhi Penumpang Kereta
