Kata Emil Salim Soal Pembangunan Berbasis Energi Fosil dan Revolusi Industri

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil Salim, menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, dalam diskusi INDEF di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Emil Salim mengatakan energi fosil yang dipakai dalam revolusi industri di Indonesia mendorong peningkatan produksi karbon dioksida (CO2) dan emisi gas rumah kaca.

    "Kunci dari revolusi industri adalah energi dan energi yang mendorong terjadinya karbon dioksida dan green house gas adalah fosil fuel. Batu bara, minyak bumi, gas alam adalah kunci dari sumber energi yang dipakai dalam industrialisasi menjadi dominan di dalam pembangunan Indonesia," kata Emil Salim di Jakarta, Jumat, 2 Juli 2021.

    Penggunaan energi fosil dalam banyak proyek pembangunan nasional itu menjadikan Indonesia masuk ke dalam peringkat lima besar penghasil karbon dioksida terbesar di dunia.

    Emil Salim menyarankan agar strategi pembangunan berbasis energi fosil diganti dengan energi baru terbarukan.

    Maret lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan porsi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT pada bauran energi nasional mencapai 11,2 persen.

    Sedangkan batu bara 38 persen, minyak bumi 31,6 persen, dan gas bumi 19,2 persen. Peran EBT ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.