TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa.
"Ini juga sangat penting dalam penerapan PPKM darurat terutama untuk zona-zona merah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, 2 Juli 2021.
Dia menuturkan dana desa 2021 yang sebesar Rp 72 triliun diprioritaskan untuk memberikan BLT Desa dan untuk penangaan Covid 19. BLT desa diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran Rp 300 ribu per kelompok penerima per bulan.
Sehingga, kata dia, diperkirakan penerimanya mencapai 8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun. Sampai dengan 1 Juli 2021, penyaluran dana desa sebesar Rp 27,42 triliun atau 38,1 persen dari pagu total Dana Desa.
Penggunaan dana desa yang sudah terealisir dari yang Rp 27,42 triliun itu, sudah ditransfer Rp 5,05 triliiun atau masih 17,5 persen dari target. Penerima sebesar 5,02 juta KPM atau masih 62,7 persen dari target yang disasar.
"Artinya dari dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai. Kerena sampai Juli ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp 5 triliun yang dibelanjakan," ujarnya.
Dia menjabarkan kelompok penerima manfaat atau KPM yang 5,02 juta, mayoritas petani dan buruh tani atau 2,46 juta setara dengan 49,2 persen dari total penerima. Kemudian kelompk kedua pedagang dan UMKM ada 216 ribu atau 4,32 persen, nelayan dan buruh nelayan 165,53 ribu atau 3,31 persen, buruh pabrik 96,99 ribu atau 1,94 persen, dan kelompok selanjutnya adalah guru ada 9,38 ribu atau 0,19 persen, dan kelompok lainnya 1,55 juta yang tidak masuk kelompok itu sebesar 31 persen.
Untuk mengakselerasi itu, kata dia, Kemenkeu dengan Mendes berkoordinasi dan mengintensifkan program agar dana desa betul-betul diterima sebagai bantuan sosial.
Pemerintah, kata dia, juga akan memberikan relaksasi bagi penerima BLT desa, yaitu KPM ditetapkan melalui reviu penduduk miskin di desa berdasarkan data kelompok peneirma manfaat 2020. Karena pada 2020, BLT desa sudah dilakukan mencapai 8 juta KPM. Menuturnya, masih ada ruang penambahan jumlah penerima.
Kemudian BLT desa juga bisa dibayarkan rapel triwulanan dan kebijakan baru akan disampaikan Juli ini.
"Sehingga dalam PPKM darurat masyarakat biasa terutama di desa seperti petani, pedagang, buruh nelayan, dan guru bisa mendapatkan bantuan yang tetap waktu pada Juli ini," kata Sri Mulyani.
BACA: Sri Mulyani Perpanjang Diskon Listrik hingga September, Ini Rinciannya
HENDARTYO HANGGI
