PPKM Darurat, Bos Lion Air: Kami Dukung untuk Keselamatan Negara

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait (kedua kiri) disaksikan Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto (kiri) merapikan pakian kabin krew mengenakan baju steril saat melakukan persiapan akhir didalam pesawat tipe A-330 milik Batik Air  ID 8618 yang akan digunakan untuk menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Sabtu, 1 Februari 2020. Pemerintah Indonesia akan melakukan evakuasi 240 WNI yang ada di Wuhan dan selanjutkan akan dikarantina di Kepulauan Natuna. ANTARA

    Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait (kedua kiri) disaksikan Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto (kiri) merapikan pakian kabin krew mengenakan baju steril saat melakukan persiapan akhir didalam pesawat tipe A-330 milik Batik Air ID 8618 yang akan digunakan untuk menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Sabtu, 1 Februari 2020. Pemerintah Indonesia akan melakukan evakuasi 240 WNI yang ada di Wuhan dan selanjutkan akan dikarantina di Kepulauan Natuna. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengatakan akan mendukung pemerintah ihwal rencana pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan dilakukan dalam skala lebih ketat melalui PPKM darurat.

    “Apapun yang diputuskan pemerintah kami mendukung karena hal tersebut untuk keselamatan negara,” ujar Edward alias Edo saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juni 2021.

    Edo mengatakan perusahaannya saat ini masih terus menunggu ketetapan pemerintah ihwal PPKM darurat. Hingga Kamis sore, 30 Juni, keputusan tersebut belum diumumkan pemerintah.

    Edo tak menampik kebijakan PPKM darurat akan berimbas ke sektor industri maskapai. Selama pandemi Covid-19, maskapai mengalami tekanan berat karena menurunnya jumlah penumpang.

    Namun, kata Edo, dampak itu adalah risiko bisnis. “Dampak kepada usaha itu adalah resiko yang harus di kelola dan dihadapi,” ujar Edo.

    Pemerintah tengah menyusun skema PPKM darurat, termasuk PPKM Jawa Bali. Mekanisme PPKM darurat dibahas menteri-menteri terkait bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejak Selasa, 29 Juni 2021.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan mekanisme pengetatan perjalanan penumpang untuk PPKM darurat di wilayah Jawa-Bali. Bagi penumpang perjalanan jarak jauh, mereka wajib membawa kartu vaksin Covid-19 minimal dosis pertama.

    Selain kartu vaksin, penumpang khususnya moda transportasi pesawat, wajib  hasil tes swab PCR dengan batas waktu H-2. Sedangkan penumpang untuk moda transportasi jarak jauh lainnya bisa menunjukkan dokumen tes Antigen dengan batas waktu H-1.  

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, membenarkan adanya usulan tersebut. “Ya memang itu usulan kami,” ujar Jodi.  

    Aturan pengetatan perjalanan ini diusulkan berlaku untuk penumpang transportasi udara, laut, dan darat. Selain itu, kapasitas penumpang transportasi umum dan kendaraan sewa akan diatur maksimal 70 persen.

    Jodi mengatakan saat ini pemerintah belum memutuskan mekanisme PPKM darurat. Hasilnya tergantung dari rapat bersama Jokowi. “Tergantun keputusan Presiden,” ujar Jodi.

    Baca Juga: Siap Mengudara, Simak Fakta-fakta Menarik Super Air Jet


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.