TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia menyatakan Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan untuk kelas menengah. Padahal dalam laporannya yang bertajuk Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia, Bank Dunia menyatakan Indonesia perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan kelas menengah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
Ekonom Bank Dunia Indonesia, Maria Monica Wihardja menyatakan hanya 15 persen dari 85 juta pekerja di Indonesia yang mendapatkan penghasilan kelas menengah. "Dan hanya empat persen yang mendapat penghasilan kelas menengah dengan status pegawai tetap dan menerima manfaat sosial penuh," ujar Monica saat peluncuran daring laporan Bank Dunia, Rabu, 30 Juni 2021.
Kategori pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan yang mendapat gaji atau keuntungan yang memungkinkan keluarga pekerja rata-rata mengkonsumsi cara hidup kelas menengah setara dengan Rp 3,752 juta per bulan.
Monica menyampaikan pekerjaan kelas menengah bisa dalam bentuk formal sektor dan informal sektor. Bank Dunia mencatat dari total 124 juta pekerja di Indonesia pada 2018, sebanyak 85 juta pekerja merupakan pekerja lepas, karyawan atau wiraswasta yang mendapatkan upah, gaji atau keuntungan pribadi. Sedangkan 39 juta lainnya merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar pekerja yang mengandalkan keuntungan bisnis.
Dia melanjutkan, terdapat tiga faktor yang menghambat transisi Indonesia ke pekerjaan kelas menengah. Pertama adalah transformasi struktural belum mampu membawa peningkatan produktivitas yang cukup.
Faktor kedua, struktur ekonomi yang tidak kondusif untuk mendukung pekerjaan kelas menegah. Faktor terakhir adalah sebagian besar tenaga kerja Indonesia tidak siap untuk menjalankan pekerjaan kelas menengah.
"Per 2018, 59 persen pekerja hanya mengenyam pendidikan selama 9 tahun atau bahkan kurang. Hanya 50 persen wanita usia kerja yang bekerja dan saat bekerja wanita penghasilan wanita 25 persen lebih rendah dibandingkan pria," katanya.
Agar lebih banyak lapangan pekerjaan kelas menengah tercipta di Indonesia, Bank Dunia merekomendasikan tiga reformasi kebijakan. Pertama, mempercepat pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh melalui penerapan berbagai kebijakan secara efektif yang dapat membuka kunci bagi masuk dan berkembangnya perusahaan-perusahaan baru, sehingga tercipta kompetisi dan inovasi.
Rekomendasi kedua, strategi promosi untuk penanaman modal baru di sektor-sektor yang kemungkinannya akan menciptakan pekerjaan kelas menengah,
seperti misalnya sektor manufaktur. Kemudian dukungan komplementer, seperti sistem informasi pasar kerja dan asuransi terkait kehilangan pekerjaan
untuk mendanai pencarian dan relokasi yang dapat membantu dalam proses transisi para pekerja menuju pekerjaan kelas menengah.
Sedangkan rekomendasi ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran dan pelatihan yang mencakup seluruh angkatan kerja dan memberikan dukungan yang disesuaikan bagi kelompok-kelompok khusus, terutama perempuan dan generasi muda.
