TEMPO.CO, Jakarta - Era pemerintahan Presiden Jokowi, telah menetapkan berbagai proyek infrastruktur yang dinilai strategis dalam meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Rancangan yang dinilai strategis tersebut, merupakan bentuk dari PSN atau Proyek Strategi Nasional. Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), rancangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menukil dari kanal resmi KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), kppip.go.id, Hasil evaluasi dan seleksi dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Lebih lanjut, Evaluasi dan Seleksi PSN oleh KPPIP dimulai sejak Agustus 2016 dan diselesaikan pada Rapat Tingkat Menteri KPPIP pada 10 Februari 2017. Hasil dari proses tersebut dilaporkan kepada Presiden pada April 2017.
Dalam menjalankan proyek tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menerbitkan aturan untuk jaminan pelaksanaan PSN terbaru yang ia tuang dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021.
Menukil setkab.go.id, PMK tersebut merupakan pengganti peraturan sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017 yang diterbitkan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN, yang memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN.
Selain itu, terdapat perubahan lainnya dari PMK sebelumnya yaitu, ketentuan mengenai keterlibatan BUPI (Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur) dalam pemberian jaminan pemerintah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.
Adapun lokasi Proyek Strategis Nasional yang akan dibangun yaitu Pulau Sumatera (61 proyek dengan total Rp. 638 triliun), Pulau Kalimantan (24 proyek dengan total Rp. 564 triliun), Pulau Jawa (93 proyek dengan total Rp. 1.065 triliun), Pulau Sulawesi (27 proyek dengan total Rp. 155 Triliun), Maluku dan Papua (13 proyek dengan total Rp. 444 triliun), serta Bali dan Nusa Tenggara (15 proyek dengan total Rp. 11 triliun).
GERIN RIO PRANATA
Baca juga: Sri Mulyani Terbitkan Beleid untuk Jamin Percepatan Proyek Strategis Nasional
