Kepala Bappenas: Industri Pengolahan, Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Reporter

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas RI dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas RI dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan strategi pemulihan ekonomi berfokus pada pemulihan industri yang memiliki daya ungkit penyerapan tenaga kerja dan multiplier effect yang tinggi dalam kerangka transformasi ekonomi.

“Imbas dari pandemi Covid-19 tentu mengganggu rantai pasok dan penurunan utilisasi industri. Dengan kontribusi sebesar 19,9 persen terhadap perekonomian nasional, sektor industri pengolahan menjadi kunci bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia,” kata Suharso pada acara daring Inspiring Session IDF 2021, Selasa, 29 Juni 2021.

Dia mengatakan disrupsi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga mendorong Indonesia untuk melakukan percepatan inovasi khususnya terkait sektor farmasi dan alat kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, perubahan pola rantai pasok global hingga tren pembangunan hijau.

“Strategi industrialisasi ke depan diharapkan dapat mendorong respons dan adaptasi industri yang lebih baik terhadap tantangan dan peluang pascapandemi, sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam rencana kerja pemerintah pada tahun 2021,” ujar Suharso.

Dia menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen sehingga membawa Indonesia kembali ke lower middle income country. Padahal, pada 2019 Indonesia telah masuk pada jajaran negara upper middle income country dengan PDB perkapita di atas US$ 4.100.

“Peningkatan trajectory ekonomi yang signifikan menjadi poin krusial agar dapat keluar dari tekanan middle income trap dalam rangka kita mencapai visi Indonesia 2045 sebagai salah satu negara maju di dunia,” tuturnya.








Ekonom Prediksi Defisit APBN 2023 Lebih Kecil dari Tahun Lalu, Ini Alasannya

6 jam lalu

Pedagang di Pasar Ceger, Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan omset. Pasalnya, harga cabai dan beberapa sayur mayur mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan. TEMPO/Muhammad Iqbal
Ekonom Prediksi Defisit APBN 2023 Lebih Kecil dari Tahun Lalu, Ini Alasannya

Radhika Rao memprediksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan terjaga di bawah tiga persen dari produk domestik bruto.


Luhut Bicara Hilirisasi Kunci Mencapai Visi Indonesia Maju 2045 di Business Forum Seoul

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Bicara Hilirisasi Kunci Mencapai Visi Indonesia Maju 2045 di Business Forum Seoul

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dalam acara Business Forum di Seoul, Korea Selatan.


Deretan Klaim Positif Pemerintah atas Pengesahan UU Cipta Kerja, Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja?

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Deretan Klaim Positif Pemerintah atas Pengesahan UU Cipta Kerja, Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja?

Pengesahan UU Cipta Kerja mendapatkan klaim positif dari pihak pemerintah. Salah satunya dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja


Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

6 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjelaskan soal HGU hingga 190 tahun untuk para investor di IKN saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO).


5 Juta Buruh dari 100 Pabrik Ancam Mogok Tolak UU Cipta Kerja, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Juta Buruh dari 100 Pabrik Ancam Mogok Tolak UU Cipta Kerja, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

Bagaimana dampak terhadap ekonomi RI jika 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik melakukan mogok nasional?


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

9 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


OECD Sebut Pemulihan Ekonomi Dunia Rapuh, Apa Saja Penyebabnya?

11 hari lalu

Kepadatan kendaraan melintasi ruas jalan ibu kota kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 4,8 persen. Ini dinilai cukup solid, meski melambat dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar  5,2  persen. Tempo/Tony Hartawan
OECD Sebut Pemulihan Ekonomi Dunia Rapuh, Apa Saja Penyebabnya?

OECD menyatakan saat ini dunia berada di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang rapuh akibat dampak pandemi Covid-19. Apa lagi pemicunya?


Jika Nol Emisi Bersih Tercapai 2050, Indonesia Disebut Dapat Menghemat Hampir USD 4 T

11 hari lalu

Ilustrasi emisi karbon. Pixabay
Jika Nol Emisi Bersih Tercapai 2050, Indonesia Disebut Dapat Menghemat Hampir USD 4 T

Asia Society Policy mencatat Indonesia bisa mengurangi investasi yang dibutuhkan hingga USD 3,8 triliun, jika mempercepat target emisi bersih.


Chatib Basri Sebut Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Paling Baik di ASEAN, Apa Alasannya?

13 hari lalu

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Chatib Basri Sebut Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Paling Baik di ASEAN, Apa Alasannya?

Mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan potensi pertumbuhan ekonomi RI paling baik di Asean.


Investor Dapat HGU Hingga 190 Tahun di IKN, Kepala Bappenas: Gak Boleh Emangnya?

13 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Investor Dapat HGU Hingga 190 Tahun di IKN, Kepala Bappenas: Gak Boleh Emangnya?

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah jika Perpres Nomor 12 Tahun 2023 hanya semata-mata untuk mengakomodasi pengusaha di IKN.