Bakamla Dapat Opini WTP dari BPK setelah 4 Tahun Berturut-turut Disclaimer

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemantauan di Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020.  Sebanyak 61 awak dua kapal itu adalah warga negara Iran dan Cina dan telah ditahan. ANTARA/M Risyal Hidayat.

    Suasana pemantauan di Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. Sebanyak 61 awak dua kapal itu adalah warga negara Iran dan Cina dan telah ditahan. ANTARA/M Risyal Hidayat.

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Ini merupakan kali pertama lantaran sebelumnya, selama empat kali berturut-turut, lembaga tersebut mengantongi opini disclaimer.

    "Bakamla sudah empat tahun berturut-turut disclaimer, mulai 2016, 2017, 2018, hingga 2019. Berkat arahan dan bimbingan BPK, kami bisa ubah opini disclaimer menjadi WTP," ujar Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia di kantor BPK, Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021.

    Selama 2020, Aan mengatakan tim di lembaganya meningkatkan motivasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Bakamla pun melakukan komunikasi dengan BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

    Menurut Aan, Bakamla berupaya memaparkan masalah yang dihadapi lembaga sejak 2016 untuk menuntaskan temuan-temuan BPK. “Setiap weekend kami melakukan rapat, kami evaluasi kemajuan temuan-temuan itu,” ujar Aan.

    Bakamla, kata Aan, juga bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari titik terang atas masalah yang dihadapi selama empat tahun itu. Meski telah memperoleh opini WTP, Aan mengatakan lembaganya tidak akan berpuas diri.

    Ia menyebut lembaga menghadapi tantangan berat pada 2021 untuk mempertahankan opini WTP. “Kami komitmen untuk pertahankan ini (opini WTP),” ujar Aan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.