"

Apa Tugas Pokok Satgas Waspada Investasi?

Reporter

Tersangka ditampilkan dalam rilis kasus investasi ilegal Timur, Surabaya, Jumat, 10 Januari 2020. TEMPI/Didit Suharto no
Tersangka ditampilkan dalam rilis kasus investasi ilegal Timur, Surabaya, Jumat, 10 Januari 2020. TEMPI/Didit Suharto no

TEMPO.CO, Jakarta - Dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 pada 01 Januari 2016 silam.

Dilansir dari situs resmi OJK, Satgas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait, dibagi jadi dua tim, selaku regulator dan penegak hukum.

Yang berperan sebagai pengatur regulasi ada Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan untuk penegak hukum tentunya diampu oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nota kesepakatan antar pimpinan institusi dan anggota Satgas Waspada Investasi pun disusun sebagai payung hukum menjalankan tugas serta memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian dan Lembaga.

Tugas pokok Satgas Waspada Investasi, sebagai berikut. Pertama, menghentikan serta menghambat proses kasus investasi ilegal, kemudian menginventarisasi serta menganalisis kasus-kasus investasi bodong, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal, mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya investasi ilegal kepada masyarakat.

RAUDATUL ADAWIYAH NASUTION

Baca: Mengenal Satgas Waspada Investasi, Perangi Praktek Investasi Ilegal








Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

9 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjelaskan soal HGU hingga 190 tahun untuk para investor di IKN saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO).


Tim Likuidasi Wanaartha Life Terima Tagihan dari 12.640 Kreditor, 12.577 di antaranya Merupakan Pemegang Polis

14 jam lalu

Wanaartha Life. Facebook
Tim Likuidasi Wanaartha Life Terima Tagihan dari 12.640 Kreditor, 12.577 di antaranya Merupakan Pemegang Polis

Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life telah menerima tagihan dari 12.640 kreditor.


Cara Jual Emas Tanpa Surat yang Tepat Agar Tidak Rugi

1 hari lalu

Pengunjung memadati toko perhiasan emas menjelang Idul Fitri di Toko Emas Pada Senang, Kota Depok, Kamis, 28 April 2022. Para pedagang di toko emas mengaku, penjualan mereka meningkat. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Cara Jual Emas Tanpa Surat yang Tepat Agar Tidak Rugi

Berikut sejumlah cara menjual emas tanpa surat beserta hal-hal yang harus diperhatikan agar Anda tidak rugi.


Bangun EcoPlaza Citra Maja Raya, Ciputra Group Siapkan Investasi Rp 50 Miliar - Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Managing Director PT Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata (tengah), Senior Director PT Ciputra Residence Agussurja Widjaya (kiri) saat memberikan keterangan Pers terkait pembangunan EcoPlaza di Citra Maja Raya, Selasa 21 Maret 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Bangun EcoPlaza Citra Maja Raya, Ciputra Group Siapkan Investasi Rp 50 Miliar - Rp 100 Miliar

Senior Director PT Ciputra Residence Agussurja Widjaya mengatakan untuk tahap pertama pembangunan mal di Kota Citra Maja Raya belum begitu besar.


DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Pengamat: Pelecehan Hukum Secara Kolosal

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Pengamat: Pelecehan Hukum Secara Kolosal

Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Bank Indonesia Catat Posisi Investasi Internasional Indonesia Kuartal IV 2022 Turun, karena

2 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Catat Posisi Investasi Internasional Indonesia Kuartal IV 2022 Turun, karena

Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal IV 2022 menurun


Sebab Kian Banyak Anak Melawan Hukum Menurut Sosiolog

2 hari lalu

Ilustrasi begal motor. TEMPO/Iqbal Lubis
Sebab Kian Banyak Anak Melawan Hukum Menurut Sosiolog

Sosiolog melihat maraknya kasus anak melawan hukum, bahkan sebagai pelaku pembunuhan, dipengaruhi banyak faktor. Beriut di antaranya.


Credit Suisse di Ambang Krisis, Ekonom Sebut Perbankan Kecil dan Digital Perlu Waspada

2 hari lalu

Bank Credit Suisse Swiss [fortune.com]
Credit Suisse di Ambang Krisis, Ekonom Sebut Perbankan Kecil dan Digital Perlu Waspada

Bank investasi asal Swiss, Credit Suisse berada di ambang krisis. Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, M Rizal Taufikurahman menyebut perbankan yang relatif kecil dan bank digital perlu waspada.


Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

2 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

Rakernas AMAN ke-VII menghasilkan sejumlah resolusi yang menjadi program prioritas. Salah satu resolusi adalah desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat


Bamsoet Usul Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Ekonom: Selesaikan Dulu Transaksi Janggal Rp 300 Triliun

4 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Bamsoet Usul Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Ekonom: Selesaikan Dulu Transaksi Janggal Rp 300 Triliun

Ekonom Celios mengatakan usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu memiliki konsekuensi anggaran yang besar.