TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemajakan terhadap orang kaya di selama ini belum berjalan secara optimal.
"Pemajakan atas orang kaya memang tidak mudah dan tidak optimal," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang disiarkan secara virtual, Senin, 28 Juni 2021.
Alasannya, kata dia, pengaturan terkait dengan fringe benefit atau berbagai fasilitas natura yang dinikmati, tidak menjadi objek pajak.
"Selain itu, lebih dari 50 persen tax expenditure PPh orang pribadi dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan tinggi," ujarnya.
Sri Mulyani juga menuturkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2020, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Padahal, dia mengamati adanya peningkatan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu.
Hal ini menurutnya disebabkan oleh sejumlah hal. Misalnya seperti 'informality' yang tinggi, masih banyak yang belum masuk sistem, insentif/fasilitas perpajakan, dan tingkat kepatuhan yang masih relatif rendah.
"Peningkatan pendapatan perkapita kita dalam kurun waktu 1998-2020 belum diiringi dengan peningkatan tax ratio," ujar Sri Mulyani.
Karenanya, dia menekankan bahwa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membenahi sektor perpajakan adalah melakukan reformasi perpajakan. Khususnya pada dua bidang, yaitu kebijakan dan administrasi.
