Ikuti Kami di
Pemberian insentif, kata dia, harus secara terukur, efisien, dan adaptif dengan melihat dinamika perpajakan global.
"Mengurangi distorsi dan exemption yang menimbulkan loophole dan memperbaiki azas progresivitas atau keadilan," ujar dia,
Karena, dia melihat masih ada masyarakat yang masih belum mampu dan juga ada masyarakat yang sudah mampu atau bahkan dalam posisi yang sangat mampu.
Dari sisi administrasi, kata Sri Mulyani, reformasi akan terefleksikan dari sisi administrasi yang akan semakin dibuat simple, mudah, dan efisien.
"Ini tentu akan berbanding lurus dengan complaint, semakin mudah dan semakin sederhana akan mudah dipahami masyarakat luas," kata dia,
Karena, dia melihat kelompok menengah ingin berkontribusi, tapi tidak ingin berhadapan dengan sistem admisitrasi pajak yang begitu rumit. Begitu juga dengan dunia usaha.
"Kita juga perlu mereform administrasi untuk memberikan kepastian hukum, dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka untuk menciptakan keadilan dan enforcement yang targeted, adaptasi terhadap struktur ekonomi kita yang terutama sekarang masuk era digital mengikuti tren dan best practice dari perpajakan global," kata Sri Mulyani.
BACA: Rapat dengan DPR, Sri Mulyani Beberkan Alasan Mereformasi Perpajakan
HENDARTYO HANGGI
