Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkini Bisnis: Munas Kadin hingga Soal Foto KTP Selfie Dijual di Internet

Reporter

image-gnews
Waketum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia saat pendaftaran di Menara KADIN, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Bakal Ketua Umum akan dipilih dalam munas yang diselenggarakan pada 2-3 Juni 2021 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat
Waketum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia saat pendaftaran di Menara KADIN, Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Bakal Ketua Umum akan dipilih dalam munas yang diselenggarakan pada 2-3 Juni 2021 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad siang, 27 Juni 2021, dimulai dari Munas Kadin diminta ditunda hingga soal foto KTP selfie dijual di Internet.

Adapula berita tentang seorang ibu rumah tangga menolak Tambang Mas Sangihe dengan menggugat Menteri ESDM hingga soal maskapai Super Air Jet sudah bisa mengajukan izin rute penerbangan.

Berikut empat berita terkini bisnis sepanjang siang ini:

1. Minta Munas Kadin Ditunda, Wakil Ketua Umum: Kami Tak Ingin Buat Klaster Baru

Sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta penyelenggaraan Munas Kadin yang rencananya akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni mendatang, ditunda lantaran kasus Covid-19 terus melonjak.

"Kami semua menginginkan Munas ditunda demi kemanusiaan. Kami tidak ingin Kadin menimbulkan atau membuat klaster baru. Kami tidak ingin sia-sia upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan, termasuk vaksinasi gotong royong, padahal itu sudah diapresiasi dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu, 27 Juni 2021.

Suryani mengungkapkan banyak wakil ketua hingga anggota Kadin yang telah terpapar Covid-19, demikian pula orang-orang di sekeliling mereka. Di sisi lain, sebagai aktivis kemanusiaan, ia juga memahami banyak rumah sakit memiliki masalah keterbatasan obat, tabung oksigen, hingga tenaga kesehatan yang kerjanya terpaksa harus diforsir di tengah melambungnya kasus Covid-19.

"Oleh karena itu, kita sebenarnya sejak Covid-19 trennya naik dari minggu lalu, kita sudah inisiatif minta Ketua Umum dan penyelenggara untuk menunda Munas," katanya.

Suryani menuturkan, permintaan penundaan Munas juga diikuti oleh 6 persen Anggota Luar Biasa (ALB). Permintaan penundaan itu meliputi acara konvensi dan Munas Kadin.

Menurut dia, permintaan penundaan tidak terkait soal kapasitas, melainkan karena dikhawatirkan acara tersebut pasti akan menimbulkan kerumunan. Ia juga bercerita, dibatalkannya acara konvensi ALB di Jakarta pun karena acara tersebut tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca berita selengkapnya di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

4 hari lalu

M. Arsjad Rasjid P.M , President Director dari Indika Energy. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.


Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

5 hari lalu

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022 Tempo | Francisca Christy Rosana
Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.


Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

18 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

Kecurangan di SPBU Pertamina kembali terungkap. Setelah switch dispenser untuk kurangi takaran yang disebut tuyul dan Pertalite dicampur air, kini....


Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

18 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

Kadin Indonesia memprediksi adanya kenaikan perputaran uang selama libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024 dibandingkan tahun lalu.


Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

26 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

Mantan ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, kembali menjabat Ketua Umum Kadin usai hasil Pemilu 2024 disahkan.


Setelah KPU Umumkan Hasil Pemilu, Kadin Harap Situasi Dunia Usaha Aman dan Kondusif

27 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad; Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Raymond Arfandy; Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang; Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya; dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira dalam acara diskusi bertajuk
Setelah KPU Umumkan Hasil Pemilu, Kadin Harap Situasi Dunia Usaha Aman dan Kondusif

Kadin Indonesia menyatakan kunci utama bagi dunia usaha adalah stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha.


Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

45 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) soal keamanan siber.


Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni Adu Balas di Media Sosial Maju Pilgub DKI Jakarta? Ini Profil Keduanya

50 hari lalu

Ridwan Kamil. Foto: Instagram.
Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni Adu Balas di Media Sosial Maju Pilgub DKI Jakarta? Ini Profil Keduanya

Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni berbalasan di media sosial yang mengindikasi maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Berikut profil keduanya,


Pengusaha Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal sebelum Terapkan Permendag 36 Tahun 2023

53 hari lalu

Handaka Santosa. TEMPO/Yosep Arkian
Pengusaha Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal sebelum Terapkan Permendag 36 Tahun 2023

Handaka Santosa menilai pemerintah semestinya memberantas impor ilegal terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan itu.


Kadin Minta Aturan Pembatasan Impor Lewat Permendag 36 Tahun 2023 Ditunda 6 Bulan

53 hari lalu

Logo Kadin. Diambil dari kadin.id
Kadin Minta Aturan Pembatasan Impor Lewat Permendag 36 Tahun 2023 Ditunda 6 Bulan

Kadin Indonesia meminta agar peraturan terdahulu tetap berlaku untuk pengiriman dengan Bill Landing (BL) sebelum 10 Maret.