Wajib Pajak Bisa Ajukan Penghapusan NPWP, Simak Syarat dan Prosedurnya

Reporter

Wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Pendapatan negara tumbuh 16,0 persen, didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Pendapatan negara tumbuh 16,0 persen, didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP wajib dimiliki oleh orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP selama satu tahun. Juga wajib bagi semua badan usaha dan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Singkatnya, NPWP diharuskan bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Namun, tahukah Anda jika NPWP dapat dihapus atau dinonaktifkan?

Regulasi terkait pedoman penghapusan NPWP mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 Pasal 9 Ayat 1, sebagaimana ditulis dalam laman www.pajak.go.id. Ayat itu menyebutkan bahwa penghapusan NPWP boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif lagi sesuai perundang-undangan berlaku dalam perpajakan. Pasal berikutnya menyebutkan bahwa penghapusan NPWP dapat dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan.

Mengutip dari Indonesia.go.id permohonan penghapusan NPWP diajukan secara online dengan cara mengisi formulir penghapusan NPWP secara elektronik. Anda dapat mengajukan melalui aplikasi e-Registration yang telah disediakan di laman www.pajak.go.id. Meskipun secara online, namun permohonan penghapusan NPWP dianggap sudah ditandatangani secara elektronik dan punya kekuatan hukum.

Apabila telah mengajukan formulir penghapusan NPWP melalui aplikasi e-Registration, Anda harus mengirimkan dokumen persyaratan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP domisili Anda atau domisili kegiatan usaha. Dokumen dapat dikirimkan dengan cara mengunggah salinan dokumen melalui aplikasi e-Registration atau bisa juga mengirimkannya dengan surat pengiriman dokumen yang ditandatangani.

Dokumen persyaratan harus diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan diajukan secara elektronik. Apabila melewati jangka waktu tersebut, maka permohonan dianggap tak diajukan. Namun apabila dokumen telah lengkap diterima, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik.

Jika wajib pajaknya merupakan orang pribadi yang sudah meninggal dunia, maka permohonan dapat diajukan oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurusi harta warisannya.

Selain online, Anda bisa datang langsung ke Kantor Pajak Pratama untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis atau manual. Caranya dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP di KPP terdekat. Selain itu, bisa juga mengurusnya melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Untuk permohonan tertulis, pihak KP2KP akan meneruskannya ke KPP. Setelah memeriksa kelengkapan persyaratan, pihak KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat.

Dikabulkan atau tidaknya permohonan penghapusan NPWP berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau verifikasi. Apabila yang bersangkutan masih punya utang pajak, maka akan dipertimbangkan sebelum mengabulkan pengajuan penghapusan NPWP.

Usai tahap pemeriksaan, penerbitan keputusan atas pengajuan penghapusan NPWP akan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal bukti penerimaan untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan menunggu selama 12 bulan.

ANNISA FEBIOLA

Baca juga: Langkah Cepat dan Mudah Cek NPWP Secara Online, Begini Caranya








Turun Rp 2.000 di Awal Pekan, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.087.000 per Gram

7 jam lalu

Pegawai menunjukkan contoh emas di Butik Emas Antam, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Selasa (2/3) terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp4.000 ke level Rp815.000 per gram dibandingkan dengan perubahan terakhir pada 1 Maret 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Turun Rp 2.000 di Awal Pekan, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.087.000 per Gram

Harga emas Antam turun ke level Rp 1.087.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Senin, 27 Maret 2023


Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Sibuk Sampaikan Maaf Sepekan Ini, Soal Bea Cukai dan Pajak

2 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Sibuk Sampaikan Maaf Sepekan Ini, Soal Bea Cukai dan Pajak

Sepekan ini Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo sibuk menyampaikan permintaan maaf antara lain kepada Alisaa Wahid dan komika Dodit Mulyanto.


Penyampaian SPT Tahunan Naik 1,83 Persen, Kanwil DJP Jawa Tengah II Buka 262 Pojok Pajak

2 hari lalu

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo menggunting pita sebagai simbol dibukanya pojok pajak di Mal Solo Square, Sabtu, 25 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Penyampaian SPT Tahunan Naik 1,83 Persen, Kanwil DJP Jawa Tengah II Buka 262 Pojok Pajak

Sebanyak 499.742 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah II untuk tahun pajak 2022.


Pejabat hingga Pegawai Bea Cukai Ramai Jadi Sorotan, Begini Sejarah Berdirinya Institusi Kepabeanan di RI

2 hari lalu

Ilustrasi Bea dan Cukai . TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pejabat hingga Pegawai Bea Cukai Ramai Jadi Sorotan, Begini Sejarah Berdirinya Institusi Kepabeanan di RI

Belakangan ini Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan publik. Seperti apa sejarah berdirinya institusi kepabenan di RI tersebut?


Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

3 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa penumpang di bandara. Dok. Bea Cukai
Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

Seorang pegawai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Widy Heriyanto viral di media sosial karena komentarnya terhadap curhatan warganet yang dinilai tak pantas.


Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II Tumbuh 14,63 Persen

4 hari lalu

Aktivitas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Palmerah, Jakarta, Senin, 21 Maret 2022. Berdasarkan data di situs Direktorat Jenderal Pajak, hingga Senin (21/3), sebanyak 25.554 Wajib Pajak telah mengikuti Tax Amnesty Jilid Il atau program pengungkapan sukarela (PPS) dalam 80 hari pelaksanaannya.  TEMPO/Tony Hartawan
Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II Tumbuh 14,63 Persen

Pojok pajak melayani asistensi pengisian SPT Tahunan, konsultasi perpajakan serta layanan lainnya.


Terkini: Kemenkeu Minta Maaf ke Alissa Wahid dan soal Piala Fatimah Zahratunnisa, Dampak Ekonomi Kalau Buruh Jadi Mogok

4 hari lalu

Alissa Wahid. TEMPO/Nurdiansah
Terkini: Kemenkeu Minta Maaf ke Alissa Wahid dan soal Piala Fatimah Zahratunnisa, Dampak Ekonomi Kalau Buruh Jadi Mogok

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

5 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

5 hari lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

Kemenkeu sungguh berempati dan menyesalkan kejadian yang dialami Fatimah Zahratunnisa yang dikenai pajak Rp 4 juta oleh petugas bea cukai.


PPATK Beberkan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Komisi III: Mantap, Nggak Sampai 10 Menit Selesai

5 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPATK Beberkan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Komisi III: Mantap, Nggak Sampai 10 Menit Selesai

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan tentang transaksi mencurigakan Rp 300-an triliun hanya dalam waktu sekitar 10 menit kepada anggota DPR