Bahlil Lahadalia: Pelaku Usaha di Daerah Terkendala Ketersediaan Lahan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kendala investasi, khususnya terkait ketersediaan lahan.

    "Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi," kata Bahlil dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, 27 Juni 2021.

    Sebelumnya pada Sabtu, 26 Juni, Bahlil mengikuti Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat, yang dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di wilayah Sumatera.

    Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan."Dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya," katanya.

    Ia pun menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengurus investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Bapak Presiden, mengurus UMKM itu mulia," tambahnya.

    Dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi, sedangkan yang menciptakan lapangan kerja ialah dunia usaha. Maka dari itu, tugas pemerintah saat ini yaitu mempercepat proses perizinan.

    Kementerian Investasi/BKPM akan segera meluncurkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBR) melalui Online Single Subsmission (OSS) pada 2 Juli 2021 mendatang.

    Layanan perizinan terintegrasi itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk bagi UMKM.

    Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah, akan membawa dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, peningkatan daya beli, dan perubahan kualitas taraf hidup ke arah yang lebih baik.

    "Agar investasi menjadi lebih menarik maka pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan perubahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, dengan konsep pelayanan cepat, mudah, jelas, dan murah melalui sistem OSS, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta berupaya mewujudkan suatu lingkungan yang pro bisnis," ujar Mahyeldi.

    Dalam catatan Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatera pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 yaitu sebesar Rp 52,3 triliun. Sedangkan khusus untuk provinsi Sumatera Barat, realisasi investasi pada periode yang sama untuk PMDN sebesar Rp 1.418,1 miliar dan PMA sebesar 5,8 juta dolar AS.

    Berdasarkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir (Januari 2016-Maret 2021), realisasi investasi di wilayah Sumatera mencapai Rp767,2 triliun.

    Realisasi investasi terbesar masuk ke Provinsi Riau sebesar Rp 169,9 triliun, disusul Sumatera Selatan sebesar Rp 169,0 triliun, Kepulauan Riau Rp 110 triliun, Lampung Rp 55,7 triliun, Bengkulu Rp 28 triliun, Aceh Rp 25,6 triliun, Sumatera Barat Rp 25,5 triliun, Jambi Rp 25,2 triliun, dan Bangka Belitung sebesar Rp 18,5 triliun.

    Baca Juga: Indonesia Bikin Pabrik Baterai Mobil Listrik, Mulai Produksi 2023


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.