Laporkan Hasil Audit ke Jokowi, BPK Ungkap Temuan 6.970 Masalah Rp 16,62 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 25 Juni 2021. Ia mengatakan laporan itu adalah ikhtisar dari 559 Laporan Hasil Pemeriksaan.

    Apabila dikategorikan berdasarkan jenis pemeriksaan, tercatat ada 28 LHP Keuangan, 254 LHP Kinerja, dan 277 LHP DTT (Dengan Tujuan Tertentu). Sebanyak 241 atau 43 persen LHP merupakan hasil pemeriksaan tematik terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

    "Hasil pemeriksaan BPK mengungkap 5.070 temuan yang memuat 6.970 masalah senilai Rp 16,62 triliun," ujar Agung seperti disiarkan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Juni 2021.

    Sebanyak 1.956 permasalahan atau 28 persen adalah perkara kelemahan Sistem Pengendalian Intern, 2.026 atau 29 persen permasalahan adalah terkait ketidakpatuhan, dan 2.988 atau 43 persen permasalahan adalah terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

    Sebanyak 729 permasalahan ketidakpatuhan menyebabkan kerugian Rp 1,24 triliun, 151 permasalahan ketidakpatuhan menyebabkan potensi kerugian Rp 1,89 triliun, dan 293 persoalan ketidakpatuhan menyebabkan kurang penerimaan Rp 9,51 triliun.

    "Telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara, daerah, atau perusahaan sebesar Rp 156,49 miliar," kata Agung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.